Kontraktor Pamekasan Tidak Dibayar, APBD Tidak Terserap Miliaran

PAMEKASAN, DETEKTIFAJatim.com – Sejumlah kontraktor di Kabupaten Pamekasan mengeluh. Pasalnya, mereka tidak mendapat bayaran jasa kontruksi yang terlah dikerjakan. Padahal, pekerjaan sudah selesai Desember 2022.

Kontraktor bidang pekerjaan sipil JS (inisial) menyebut, telat bayar atas jasa kontruksi tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal itu, hanya terjadi pada tahun anggaran 2022 saja.

Read Also

2 month ago

Kuasa Hukum YouTuber Akeloy Production Minta Maaf, Janji Segera Take Down Film Guru Tugas

64 detektif_jatim

“Hal seperti ini tidak pernah terjadi di Kabupaten Pamekasan. Hanya terjadi pada era Bupati Baddrut Tamam,” kata salah satu kontraktor yang belum mendapat bayaran hingga Senin (06/02/23)

JS menduga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengalami difisit atau kekurangan anggaran disebabkan terlalu banyak anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang digunakan kepada hal yang tidak semestinya.

“Kayaknya Bupati lebih penting mebrending diri sendiri, daripada membangun Kabupaten Pamekasan. Kami harap agar Pemkab Pamekasan segera menyelesaikan semua tanggung jawab pembayaran yang belum selesai kepada semua Kontraktor,” ujar dia mewakili teman-temannya

Read Also

10 month ago

Jum’at Curhat, Polsek Tapung Hulu, TNI dan Pemdes Tindaklanjuti Keluhan Warga

67 detektif_jatim

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan Sahrul Munir mengatakan jasa kontraktor sudah dibayar. Bahkan, terdapat sisa lebih pembiyaan anggaran (Silpa) tahun 2022. Namun, jumlahnya Sahrul menyebut angka berbeda.

Sebelumnya Sahrul mengatakan kapada wartawan Silpa 2022 sebesar Rp 98 Miliar. Sedangkan kepada wartawan media ini menyebut angka Rp 78 Miliar. “Tapi, angka Silpa menunggu audit badan pemeriksa keuangan (BPK),” ujarnya via WhatsApp, Senin (06/02/23).

Sahrul menambahkan, kontraktor yang belum dibayar karena keterlambatan pengajuan. Sesuai dengan edaran Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan. Sahrul menyebut sudah ada kontrak antara penyedia/rekana dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kalau terlambat pengajuan tahun sebelumnya akan dibayar tahun berikutnya sesuai fisik yang diselesaikan. Sesuai klausul dalam kontrak,” bantahnya lagi

Disinggung mengenai APBD yang digunakan untuk branding Bupati Pamekasan, Sahrul menyebut semua belanja sudah ada dokumentasi dalam APBD.