Category: POLITIK

Categories
EKONOMI DAN BISNIS PEMERINTAHAN POLITIK TOKOH

Biro Umum Pemprov Jatim Anggarkan Sajadah VIP Senilai Rp7,2 M, Politisi PSI Ultimatum Gubernur Khofifah

Anggota Komisi A DPRD Jatim Erick Komala diwawancarai sejumlah wartawan. (Dok/Ist)

SURABAYA, detektifjatim.com – Perintah Presiden Prabowo agar seluruh instansi pemerintah melakukan efisiensi anggaran tidak berlaku di Jawa Timur (Jatim). Buktinya, Instruksi Presiden No 1/2025 itu diabaikan Biro Umum Pemprov Jatim dengan tetap menganggarkan Rp7.262.192.000 (Rp7,2 M) hanya untuk belanja bahan kegiatan kantor seperti souvenir dan cinderamata.

Anggaran tersebut tercantum dalam RUP dengan kode 57699075 terbaru hingga tanggal 21 April 2025 yang diajukan oleh Biro Umum Pemprov Jatim. Melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Anggaran (SIRUP) tahun 2025 terbaru. Dengan volume pekerjaan 30 paket selama satu tahun.

Dalam satu paketnya, terdapat uraian barang souvenir antara lain box souvenir VIP, souvenir kain batik, souvenir sarung VIP, plakat, kain batik VIP, box souvenir, bingkisan alat tulis, souvenir mukena VIP, makanan khas daerah, plakat, tas souvenir, souvenir sajadah VIP, tas batik.

Detail paket total pagu Rp7.262.192.000 itu juga ditulis spesifikasi pekerjaan souvenir berupa bahan fancypaper ukuran 45 x 35 x 15 sentimeter, batik tulis ukuran 2 meter, desain motif khusus corak dibalut tenunan, material kayu dan kuningan, custome logo.

Juga, bahan primisima ukuran 2,5 x 1,15 meter dilapisi kertas import, pensil, bolpio, buku tulis, penggaris, penghapus dan tempat pensil, bahan sutera, paket oleh-oleh, bahan kayu ukir dan kuningan motif kesenian Jawa Timur, tas souvenir dan isi, sajadah turki ukuran 29 cm x 15 cm x 7 cm dengan logo Pemprov Jatim.

Komisi A DPRD Jatim langsung merespons temuan belanja souvenir di Biro Umum Setdaprov Jatim tersebut. Anggota Komisi A Erick Komala menilai ada nuansa ketidaktaatan terhadap perintah Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan efisiensi anggaran.

Terbitnya inpres nomor 1 2025 adalah instruksi presiden dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Instruksi itu ditujukan kepada berbagai pejabat negara, termasuk menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sehingga harus ditaati seluruh pihak termasuk kepala Organisasi Pemprov Jatim dibawah kendali Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Ya tolong lah instruksi presiden soal efisiensi ini jangan hanya ditanggapi. Tapi benar-benar dilaksanakan dengan baik,” tegas Erick dilansir Surabaya Pagi, Senin (29/4/2025).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu berpendapat anggaran sebesar itu hanya untuk souvenir dan cinderamata adalah bukti kenekatan OPD melawan perintah Presiden. Dengan tidak lagi mengindahkan instruksi efesiensi yang telah dilakukan pemerintahan di Indonesia.

“Kami selaku anggota komisi A yang mana biro umum adalah mitra komisi A sangat menyayangkan hal ini terjadi,” kecam Erick.

Erick meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa segera menegur bawahannya. Sekaligus menghitung ulang urgensi kebutuhan anggaran yang hanya untuk belanja souvenir dan cinderamata.

“Coba lah dipikir dan dihitung benar apakah seurgen itu. Sehingga membebani anggaran sampai 7 miliar hanya souvenir dan cinderamata,” herannya.

Politisi muda tersebut berharap semua pihak menghormati Inpres 1/2025 dengan melakukan pencermatan anggaran. Agar bermanfaat kepada kebutuhan yang lebih menyentuh masyarakat.

“Mari kita bersama mengkaji dengan bijak mana yang seharusnya perlu diefisiensi. Saya rasa acara formal pun tidak harus mendapatkan souvenir yang mahal, bisa lebih sederhana seperti e-sertifikat,” kata Erick

Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Yanuar Rachmadi belum merespon konfirmasi wartawan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga belum merespon konfirmasi wartawan. Pesan konfirmasi melalui dua nomor yang biasa dihubungi tidak ada balasan (ady).

Categories
HUKUM DAN KRIMINAL PEMERINTAHAN PERISTIWA POLITIK

Gawat! Irjen Kementerian PKP RI Ikut Laporkan Dugaan Korupsi BSPS ke Kejari Sumenep

Irjen Kementerian PKP RI Ikut Laporkan Dugaan Korupsi BSPS ke Kejari Sumenep bersama tim dan Kejari Sumenep konferensi pers di Kejari, Senin (28/042025)

Pamekasan, detektifjatim.com – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Heri Jerman, melaporkan secara langsung dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Senin, (28/042025)

Heri melaporkan program BSPS dengan anggaran Rp109 miliar untuk 5.490 unit rumah di Sumenep diduga mengalami penyimpangan.

“Temuan penyimpangan tersebar di 14 dari 24 akecamatan di Sumenep. Termasuk adanya Kartu Keluarga (KK) yang menerima bantuan ganda,” ujar Heri

Heri menjelaskan, penerima bantuan hanya menerima material dengan nilai yang jauh di bawah Rp20 juta. Padahal seharusnya menerima Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.

“Kami bersama tim telah melakukan verifikasi di lapangan sebanyak tiga kali untuk mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan korupsi BSPS,” urainya.

Setelah mendapatkan bukti-bukti penyimpangan, kata Heri, tim melaporkan kasus tersebut ke Kejari Sumenep untuk diproses lebih lanjut.

Mantan Kajari Belitung itu mengatakan terdapat dugaan penyimpangam mekanisme dalam proses BPSP Sumenep. Seharusnya uang langsung dicairkan ke rekening penerima, termasuk upah kerja yang diberikan tunai kepada penerima untuk membayar tukang.

“Dengan temuan ini, kami menyerahkan proses penanganan lebih lanjut kepada pihak Kejaksaan Negeri Sumenep,” pungkasnya. (ady)

Categories
POLITIK

Seleksi Jalur Khusus Honorer PPPK dihapus, Saudi Rahman: Hanya Sampai 2025

Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman. (Dok/Detektif Jatim)

PAMEKASAN, detektifjatim.com – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur khusus honorer akan dihapus. Rekrutmen PPPK akan dilakukan secara normal melalui jalur seleksi umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Saudi Rahman mengatakan, rekrutmen PPPK khusus bagi tenaga honorer hanya akan berlangsung hingga tahun 2025.

“Ya benar, rekrutmen PPPK khusus dari honorer tahun 2024/2025 ini adalah yang terakhir,” ujar Rahman saat ditanya Kebijakan yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Senin, (17/04/2025)

Rahman menjelaskan, seelanjutnya, karena tidak ada lagi honorer, maka rekrutmen PPPK akan dilakukan secara normal melalui jalur seleksi umum. “Sesuai ketentuan perundang-undangan,” paparnya.

Saudi menjelaskan, mekanisme PPPK jalur umum mulai diberlakukan setelah penataan tenaga non-ASN atau honorer selesai dilakukan.

“Seleksi PPPK umum akan diberlakukan setelah penataan non-ASN tuntas, atau jika pemerintah membutuhkan pengangkatan ASN yang tidak dapat dipenuhi dari honorer yang ada,” jelasnya (luq/ady).

Categories
PEMERINTAHAN POLITIK

DPRD Sumenep Paripurnakan Hasil Reses II: Prioritaskan Infrastruktur, Pertanian dan Fasilitas Ibadah

(Dok Sekretariat DPRD) Ketua DPRD Sumenep menerima hasil laporan serap aspirasi fraksi PAN pada masa reses II Tahun 2025, di gedung DPRD, Rabu (23/04/2025)

SUMENEP, detektifjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Serap Aspirasi dari Masa Reses II Tahun 2025, di ruang rapat utama kantor DPRD Rabu, (23/04/2025)

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota dewan dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sumenep.

Dalam rapat tersebut, tiap fraksi menyampaikan laporan hasil serap aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing. Beberapa isu dominan yang menjadi perhatian masyarakat antara lain, peningkatan Infrastruktur Jalan, pembangunan jalan yang masih minim menjadi salah satu prioritas utama.

Sarana pertanian berupa peningkatan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian juga menjadi prioritas. Juga, pembangunan tangkis laut seperti Pembangunan pelabuhan tempat singgah tol laut di kepulauan.

Kemudian, fasilitas pendidikan dan Ibadah berupa peningkatan fasilitas pendidikan dan ibadah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan pentingnya kegiatan reses sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anggota dewan.

“Reses adalah momentum aktualisasi peran dan kontribusi wakil rakyat demi mewujudkan Sumenep yang maju dan sejahtera,” ujar Zainal

Politisi PDI Perjuangan itu berharap dengan adanya rapat paripurna itu diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap melalui program daerah yang berkelanjutan.

“DPRD Sumenep berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” paparnya.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, mengapresiasi penyampaian hasil reses tersebut. Imam menyebut aspirasi rakyat akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan program pembangunan.

“Tentu dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” ucapnya. (ady)

Categories
PEMERINTAHAN POLITIK

Bawaslu Sumenep Juga Belum LPj-kan Penggunaan Dana Pilkada Serentak 2024

Kantor Bawaslu Sumenep Jl. Kh Mansyur No.64, Pangarangan, Kecamatan Sumenep. (Dok/Ist)

Sumenep, detektifjatim.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep juga belum menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana Pilkada serentak 2024. Hal itu diungkap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep juga belum menyetorkan LPj penggunaan dana Pilkada serentak 2024. Bakesbangpol hanya menerima surat realisasi dari KPU Sumenep.

Kepala Bakesbangpol Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan, Bawaslu juga belum menyetorkan LPj penggunaan dana hibah Pilkada Sumenep 2024. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp24 Miliar itu juga belum masuk ke mejanya.

“Bawaslu juga belum ada (LPj, Red).  Infonya terakhir tanggal 20 Mei akan memberikan laporan realisasi,” ujar Dzul kepada wartawan detektifjatim.com Rabu malam (23/04/2025).

Dzul kemudian menyampaikan informasi terbaru, Bawaslu Sumenep akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Pilkada Kamis (24/04/2025). “Info dari bawaslu insyaallah besok,” tambahnya.

Ketua KPU Sumenep Achmad Zubaidi mengatakan, sesuai surat edaran (SE) No 6 Tahun 2025 menyebut penyampaian laporan akhir penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

“Dan saat ini masih proses penyusunan laporan tersebut sambil lalu menunggu proses pengesahan surat perintah pengesahan hibah langsung (SP2HL) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur,” ujar Zubaid.

Mantan Komisioner KPU Sumenep itu menegaskan dana sisa Pilkada yang melekat pada Bawaslu itu masih banyak meskipun tidak disebutkan secara rinci. “Enggak (Habis,Re) masih sisa banyak,” katanya. (ady)

Categories
PEMERINTAHAN POLITIK TOKOH

Sisa Anggaran Pilkada 2024 Potensi Menyusut, Bakesbangpol: Regulasi LPj Debatable

Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi dan Kepala Bakesbangpol Achmad Dzulkarnain. (Dok/Detektif Jatim)

Sumenep, detektifjatim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep akhirnya buka suara. KPU mengakui sisa anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 masih tersisa Rp7,7 Miliar.

Namun, anggaran tersebut masih bisa menyusut atau berkurang lantaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) belum direkap dalam laporan pertanggungjawaban (LPj).

Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi menjelaskan, dana sisa tersebut potensi berkurang karena dari Januari hingga April, masih ada sisa tahapan yang belum masuk LPj.

“Misal seperti honor badan adhoc. Kalau laporan yang tahun 2024, sudah tidak ada perubahan. Tinggal menambahkan laporan dari Januari ke April ini. Kita cuma tinggal melengkapi saja,” urainya.

Syamsi mengatakan, dalam pelaporan dana hibah, KPU mengacu kepada dua regulasi. Regulasi internal KPU, dan regulasi Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 Perubahan Permendagri No 54 Tahun 2019 dan Keputusan KPU 1394 Tahun 2023.

“Yang pada intinya, ada dua proses. Pertama, laporan per akhir tahun. Kedua, laporan akhir dari semua tahapan, yaitu paling lambat 3 Bulan setelah KPU melakukan penetapan calon terpilih,” urainya.

Alumnus Ponpes Annuqayah itu menjelaskan, KPU sudah melaporkan pertanggungjawaban per akhir tahun, tanggal 31 Desember 2024 kepada Badan Kesatuan dan Politik (Bakesbangpol) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami juga melaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Sedangkan laporan akhir, jadwal paling lambatnya kami masih di bulan Mei, karena sekarang masih proses penyusunan laporan tahap akhir,” ujarnya.

Pria asal Gili Genting itu menambahkan, penggunaan anggaran ada pada semua tahapan. Dan, realisasinya ada di semua divisi. “Realisasi anggaran itu di semua tahapan, dan di semua divisi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bakesbangpol Sumenep Achmad Dzulkarnain menilai regulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada masih diperdebatkan. Mengingat, Bakesbangpol hanya menerima surat realisasi saja.

“Aturan (LPj) debatable, ada yang LPj ke Provinsi (KPU). Padahal mereka pakai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”, ucapnya. (ady)

Categories
PEMERINTAHAN POLITIK TOKOH

KPU Sumenep Sisakan Dana Pilkada Serentak Rp7,7 M, Bakesbangpol: Belum Setor LPj

Kepala Bakesbangpol Sumenep Achmad Dzulkarnain di ruang kerjanya, Kamis (27/04/2025). (Dok/Detektif Jatim)

SUMENEP, detektifjatim.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024 telah usai. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyetorkan penggunaan dana Rp70 Miliar kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Kepala Bakesbangpol Sumenep Achmad Dzulkarnain mengaku KPU belum menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPj). Bakesbangpol telah meminta LPj tersebut namun hanya surat realisasi saja.

“Sampai sekarang belum ada laporan sama sekali. Yang ada surat realisasi. LPj Belum. (Berdasar surat realisasi, Red) Per 31 Desember 2024 (Terealisasi) Rp7,7 Miliar,” ujar Dzul kepada wartawan, Kamis (17/04/2025).

Mantan Camat Ambunten itu menyebut, realisasi anggaran KPU bisa terus menyusut, mengingat sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi (MK) belum masuk pada laporan realisasi. “Rp7,7 bisa menyusut karena sengketa MK,” ujarnya.

Dzul menyebut penyetoran LPj berdasarkan ketentuannya paling lambat setelah pengesahan Bupati – Wabup terpilih. Artinya, masih ada sebulan lagi waktu bagi KPU Sumenep. “Hampir. Belum mei 2025 ini (deadline,Red),” paparnya.

Mantan Camat Guluk-Guluk itu menambahkan, laporan LPj KPU Sumenep langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan tersendiri kepada penerima.

“(Dana) sudah melekat disana (KPU, Red). Rp70 M langsung ke rekening KPU. Setor (LPj,Red) sendiri ke BPK. Ke Bakesbangpol tembusan saja,” paparnya

Komisioner KPU Sumenep Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Abdul Aziz menyarankan wartawan langsung konfirmasi langsung ke bagian logistik atau kepada Ketua KPU Sumenep

“Itu sampean konfirmasi ke bagian logistik atau langsung ke ketua KPU. Saya bukan tahap (Bagian, Red) keuangan,” pintanya.

Sayangnya, detektifjatim.com belum mendapatkan konfirmasi langsung Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi. Dihubungi melalui pesan singkat dan saluran telfon, tidak ada respon. (*/ady)

Categories
Automobile PEMERINTAHAN POLITIK

Usai Buka Eks PJKA, Bupati Pamekasan Bakal Tertibkan PKL Kawasan Sae Salera

Kawasan Sae Salera jalan niaga yang akan ditertibkan Bupati Pamekasan. (Dok/Detektif Jatim)

PAMEKASAN, detektifjatim.com – Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman bakal tertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Sae Salera, Jalan Niaga Pamekasan, Minggu (20/4/2025).

“Setelah Eks PJKA, nanti mungkin kita akan beralih ke titik yang lain, seperti Jalan Niaga,” kata Kiai Kholil usai menemui audiensi Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA), Sabtu (19/4/2025) kemarin.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, rencana penertiban kawasan Sae Salera itu lantaran tenda PKL tidak sama rata disertai kurangnya lahan parkir bagi pembeli.

“Jalan Niaga seperti yang kita tau, tendanya tidak sama, jadi ada yang lebih maju ada yang lebih mundur, nanti disamakan, sehingga merata dan tidak ada ruang kosong,” jelasnya.

Mantan Bupati itu menjelaskan, ruang kosong ini nantinya dimanfaatkan sebagai lahan parkir seperti mobil dan kendaraan lain sehingga area parkir kawasan Sae Salera memadai.

Pengasuh Ponpes Matsaratul Huda itu menjelaskan, rencana penertiban kawasan Sae Salera itu ditargetkan usai membuka kawasan Eks PJKA. Hal itu, sebagai asta cita 100 hari kerjanya usai kembali memimpin kota gerbang salam.

“Saya harap tidak terlalu lama, sehingga akumulasi dari semuanya 100 hari sudah selesai,” jelasnya.

Mantan politisi Nasdem itu menyampaikan, selain sejumlah tempat tersebut. Nantinya, Pemkab Pamekasan juga bakal menertibkan sejumlah tempat PKL yang lain.

“Nanti ketempat-tempat yang lain, terutama PKL yang menempati trotoar. Dalam rangka mengembalikan fungsi trotoar ke fungsi awal,” tutupnya (azm/ady).

Categories
PEMERINTAHAN POLITIK TOKOH

LKPJ 2024 Dikembalikan DPRD, Pansus Nilai Banyak Data Belum Lengkap

PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mengembalikan draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024 kepada pihak eksekutif.

Pengembalian tersebut dilakukan melalui rapat tertutup bersama Panitia Khusus (Pansus), pada Senin (14/04/2025).

Ketua Pansus LKPJ, Halili, menyampaikan dokumen yang disampaikan belum menjabarkan secara rinci sejumlah aspek penting, terutama terkait target capaian dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Beberapa catatan hasil pembahasan dan telaah sudah kami sampaikan bersamaan dengan pengembalian dokumen LKPJ,” jelas Halili kepada wartawan.

Halili menambahkan, draf LKPJ juga tidak memuat penjelasan yang memadai terkait perubahan kegiatan dalam APBD selama tahun berjalan. Hal ini menurutnya penting agar DPRD dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif.

“Ada belasan poin yang harus dilengkapi. Kami beri waktu hingga Minggu, 20 April, untuk menyempurnakan dokumen tersebut,” tegas Halili.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Masrukin, menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan lebih kepada klarifikasi dan penyesuaian data dalam dokumen LKPJ.

“Misalnya, untuk kegiatan yang belum tercapai, apa penyebabnya, bagaimana persentasenya. Jadi lebih ke penyesuaian dan kelengkapan data saja,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti catatan-catatan yang disampaikan oleh Pansus LKPJ

“Kami akan menyempurnakan catatan-catatan tersebut untuk kemudian dibahas kembali sesuai undangan dari Pansus. Maksudnya, data-data yang diminta akan kami lengkapi,” jelas Masrukin, (Luq).

Categories
EKONOMI DAN BISNIS Madura POLITIK TOKOH

H. Her Ingatkan Petani Tanam Tembakau Lebih Sedikit, H Mukmin Prediksi Harga Lebih Murah

H. Her dan H. Mukmin dua pengusaha tembakau asal Pamekasan dan Sumenep. (Dok/Ist)

PAMEKASAN, SUMENEP, detektifjatim.com – Pengusaha tembakau asal Pamekasan H. Khairul Umam H. Her minta masyarakat lebih sedikit menanam tembakau tahun ini, Kamis (10/4/2025).

Bukan tanpa alasan, pernyataan H. Her itu dilandasi full stock gudang tembakau yang ada di wilayah Madura terutama di Pamekasan.

Dia memberikan informasi khususnya petani tembakau di seluruh Indonesia terkhusus lagi petani tembakau di Pulau Madura agar menanam tembakau lebih sedikit.

“Terkhusus petani tembakau di Indonesia dan Madura agar supaya tahun ini tidak menanam tembakau terlalu banyak,” katanya, dikutip dari akun tiktok MaduraKita.

Jika tahun kemarin, kata dia, petani menanam 1.000 pohon, maka tahun ini dia mengingatkan agar menanam separuh dari angka tersebut.

“Jika kemarin menanam 1.000 pohon, maka tahun ini menanam 500 pohon saja. Dengan pertimbangan adalah bahwa sekarang pabrik itu full stock, jadi biar harga tetap stabil,” tukasnya.

Sementara itu, pengusaha tembakau asal Sumenep H. Mukmin memprediksi harga tembakau tahun ini lebih murah ketimbang tahun sebelumnya. Mengingat, stok tembakau lama masih ada dan petani yang awalnya tidak menanam mulai bergairah.

“Saya khawatir harga tembakau tahun ini murah. Sebab, stok masih banyak, sementara petani semakin banyak yang menanam,” kata H Mukmin dalam pertemuan terbatas dengan wartawan, Selasa (25/03/2025)

H Mukmin mengaku merasa kasihan kepada petani jika harus menanam lebih banyak. Sebab, proses menanamnya tidak semudah yang dibayangkan. “Petani tembakau ruwet. Banyak biaya,” tambahnya (azm/ady).