RSUD Waru Gagal Tunjukkan Realisasi DBHCHT 2021 Senilai Rp 2 Miliar

PAMEKASAN, DETEKTIFJatim.com – Managemen RSUD Waru Pamekasan gagal menunjukkan bukti realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2021. Pejabat yang menangani penggunaan dana tersebut juga saling lempar.

Direktur RSUD Waru Pamekasan dr Nanang Suyanto kesulitan menunjukkan realisasi program yang menjadi kewenangannya tersebut. Nanang meminta wartawan untuk menemui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha (TU) RSUD Waru

Read Also

8 month ago

Was-Was, Paguyuban Petani Tembakau Pamekasan Berdo’a Selamat dari RPP Kesehatan RI

80 detektif_jatim

“Maaf saya tidak bisa menemui karena sedang ada kegiatan di luar kota,” kata Nanang saat dihubungi wartawan media ini, Senin (6/1/2023).

Kasubag TU RSUD Waru Ahmad Sugianto ketika ditanya realisasi penggunaan anggaran DBHCHT juga tidak memberikan jawaban jelas. Menurut Ahmad, dokumen DBHCHT ada di perencanaan.

“Mohon maaf untuk data kalau tidak sesuai saya juga (takut) salah. Sebanyak 14  petugas masih upacara di Kabupaten Pamekasan,” kata dia sambil menerima telepon dari salah satu petugas yang menangani DBHCHT.

Read Also

4 month ago

Penyelesaian Sengketa Belum di Indahkan, Saksi Dapil V Pamekasan Segera Layangkan Laporan ke DKPP

66 detektif_jatim

Belakangan diketahui, petugas diujung telefon itu bernama Kodir. “Sampean bisa tanya Kodir, ini yang pegang DBHCHT saya sholat dulu iya”, ujarnya

Sementara itu, Kodir mangaku tidak tahu menahu, dia hanya sifatnya membantu Direktur dan Kasubag RSUD Waru. Sebagai staf biasa, kata Kodir, tidak bisa memberikan keterangan khawatir juga salah data. “Bisa langsung ke bapak Ruswanto saja karena saya hanya membantu menuliskan saja,” lemparnya

Saat diwawancarai Ahmad Sugianto dan Kodir selalu menghindari setiap pertanyaan wartawan. Bahkan, keduanya menuduh wartawan media ini gadungan.

Berdasarkan dokumen yang dipegang wartawan Seru.co.id, tahun 2021 RSUD Waru kebagian kue DBHCHT sebesar Rp 2 Miliar. Rinciannya, Rp 900 juta untuk pengadaan obat vaksin. Jumlah obat vaksin  seharusnya sebanyak 195 paket.

Sebanyak Rp 900 juta lagi seharusnya digunakan untuk pengadaan bahan habis pakai sebanyak 180 paket. Sisanya, sebanyak Rp 200 juta digunakan untuk melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan, alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehataan sebanyak 31 kali.

Namun, hingga kini, managemen RSUD belum bisa menunjukkan realisasi dari dana yang sudah habis terpakai tersebut.