Demo Pemkab Bangkalan, Masyarakat Tiga Desa Tuntut Diskresi Pilkades
BANGKALAN, DETEKTIF Jatim – Puluhan masyarakat yang berasal dari tiga desa di Kabupaten Bangkalan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah setempat, Senin (03-04-2023).
Kedatangan gabungan masyarakat desa Murombuh, Ja’ah dan Kanegarah itu dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa yang sampai saat ini masih bermasalah.
Koordinator aksi, Abdurrahman Tahir mengatakan, kedatangan masyarakat untuk meminta ketegasan dari pemerintah Bangkalan untuk memberikan rekomendasi dan diskresi kepada desa yang tidak melaksanakan tahapan Pilkades sesuai peraturan Bupati (Perbup) nomor 51 tahun 2022.
“Kami ingin mengetahui perkembangan penanganan Pilkades di desa Murombuh yang beberapa hari lalu pemerintah menyampaikan akan mengeluarkan rekomendasi, namun sampai saat ini masih belum ada rekomendasi itu,” ujarnya saat diwawancarai.
Dia juga mengatakan, pihaknya juga ingin mempertanyakan terkait rekomendasi yang dikeluarkan untuk desa Kanegarah yang sampai saat ini rekomendasi itu tidak diindahkan oleh P2KD setempat.
“Untuk itu, kami meminta pemerintah Bangkalan agar segera mengeluarkan rekomendasi untuk desa Murombuh dan segera melakukan diskresi untuk desa Kanegarah,” katanya.
Kalau tuntutan itu tidak segera dipenuhi, Abdurrahman Tahir mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum dan akan menduduki kantor pemerintah Bangkalan.
“Sementara ini masih tiga desa yang ikut berpartisipasi, tapi ke depan akan lebih banyak lagi masyarakat dari desa yang lain yang akan ikut berpartisipasi,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Rudianto mengatakan, dalam mengeluarkan rekomendasi dan diskresi, pemerintah harus melalui berbagai tahapan, salah satunya melakukan rapat dengan berbagai pihak untuk mengambil keputusan.
“Jadi semuanya ada tahapannya, tidak ujuk-ujuk langsung mengambil keputusan,” katanya.
Meski begitu, dia mengaku, pihaknya sudah responsif terhadap segala aduan dan laporan masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan.
“Kita sudah bekerja untuk itu, namun memang butuh waktu dan pada prinsipnya akan dilakukan secepat mungkin,” ucapnya (San)
Baca Juga : Sidak Harga Beras Pasar Kolpajung Pamekasan, Gubernur Jatim Pastikan Harga Stabil
Moeldoko Melawan, Kader Demokrat Pamekasan Datangi Pengadilan Negeri
Heboh Video Kristenisasi Diana, Tiga Ormas Islam Bertemu di DPRD Pamekasan
Related posts
TERBARU
No Comments