BPD Banyupelle Adukan Pj Kades ke Camat, Camat Lapor Pj Bupati

PAMEKASAN, detektifjatim.com – Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan mendatangi kantor Kecamatan Palengaan, Senin (06/05/2024).

Kedatangan anggota BPD Banyupelle itu untuk mengadukan kinerja penjabat (Pj) Kades berinisial AD kepada Camat Palengaan. Penyebabnya, Pj diduga kurang berkoordinasi terkait  sejumlah kegiatan di Desa.

Ketua BPD Banyupelle Mohammad Tayyip menyampaikan, selama enam bulan menjabat sebagai Pj Kades Banyupelle, terdapat sejumlah temuan yang dilakukan oleh Pj Kades tersebut.

“Saat pengajuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada tahun anggaran 2024 tidak ada koordinasi dengan perangkat desa dan BPD,” keluhnya.

Tayyip mengaku, tidak hanya persoalan tersebut, watu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tidak melibatkan anggota BPD, sehingga keluhan masyarakat tidak tersampaikan.

“Keluhan masyarakat terkait fasilitas kesehatan (Mobil Sigap) yang di fasilitasi oleh Pemkab kurang beroperasi terhadap layanan kesehatan masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan di desa jadi terhambat karena tidak menggunakan sopir khusus yang di tugaskan Pemerintah Desa, dan mobil sigap tidak diparkir di polindes,” tambahnya.

Tayyip menambahkan, waktu pendistribusian kartu undangan bantuan pangan kepada masyarakat melibatkan oknum di luar pemerintahan desa, sehingga membingungkan perangkat desa ketika ada kesalahan di bawah yang menyebabkan masyarakat marah serta menimbulkan fitnah.

“Pj Kades juga kurang mampu menyelesaikan problem yang ada di desa. Tentang perjudian yang merajalela di Desa Banyupelle sehingga masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi resah bahkan sudah disampaikan ke Pj Kades tapi tidak terselesaikan,” tukasnya.

Sementara itu, Camat Palengaan Muzanni menyampaikan akan menindaklanjuti aduan tersebut. Tindaklanjut itu berupa laporan kepada Pj Bupati Pamekasan, juga akan melakukan pemanggilan PjKades untuk melakukan klarifikasi apakah permasalahan yang dibawah itu benar adanya.

“Pj Kades memang tidak dihadirkan. Karena kita menghindari konfrontasi lansung dengan pertemuan itu, namun kami akan melakukan pemanggilan pada hari ini juga,” paparnya.

Muzanni menyarankan, kepada BPD untuk melakukan pemanggilan bersurat kepada Pj Kades dengan tujuan untuk kemajuan desa bersama.

“Sehingga kami sarankan kepada BPD agar melakukan pemanggilan secara bukti dengan bukti pemanggilan bersurat,” sarannnya.

Sementara itu, saat mencoba melakukan konfirmasi kepada AD melalui WhatsApp, sampai berita ini dimuat belum memberikan tanggapan. (Azm/rd).