Hujan Plt Guyur Pamekasan

Oleh: Moh. Azmi

Wartawan Paruh Waktu

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa”.

Ir. Soekarno

Presiden Pertama Indonesia

Birokrasi Bergemuruh

Bagi seorang penulis seperti saya yang tumbuh di lingkungan petani, turunnya hujan di musim tanam tembakau menjadi berkah pilu bagi petani.

Mengapa? Alih-alih menyuburkan, tetesan air dari langit di fase ini justru menjadi suatu hal menakutkan lantaran berpotensi merusak kualitas daun tembakau.

Analogi pahit ini rasanya tepat untuk menggambarkan situasi hujan Pelaksana Tugas (Plt) yang kini tengah mengguyur Bumi Gerbang Salam Pamekasan.

Roda pemerintahan di Bumi Gerbang Salam seolah kehilangan kemandiriannya karena banyaknya pos komando strategis yang kini hanya dikendalikan oleh seorang pengetuk palu sementara tanpa full legitimacy.

Dampaknya tidak main-main. Jabatan yang dibiarkan “mengambang” ini berada di pos-pos vital pelayanan publik, mulai dari Kepala Dinas (Kadis), Kepala Puskesmas (Kapus), hingga Kepala Sekolah (Kepsek).

Secara angka, kondisinya sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan: 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 117 Sekolah Dasar (SD), dan 9 Puskesmas, yang saat ini nakhoda ketiganya berstatus Plt.

Fenomena ini memantik spekulasi liar di tengah masyarakat. Di meja-meja akademisi, mereka menilai sebagai bukti melempemnya roda birokrasi atau mungkin sebuah skema yang sengaja diperlambat demi menyaring kompetensi secara rigid.

Sebaliknya, di meja-meja warung kopi, aromanya berubah menjadi desas-desus yang kurang sedap: sebuah kecurigaan liar bahwa dugaan “amplop di bawah meja” belum menemui kata sepakat.

Kritik tajam pun akhirnya pecah dari gedung wakil rakyat. Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Moh Faridi secara gamblang menyebut, kekosongan definitif dan tanpa ragu ia melabeli kondisi ini sebagai sebuah kegagalan bupati mentransformasi birokrasi dalam mapping SDM birokrat.

Menariknya lagi, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan dibiarkan dijabat oleh Plt sejak tahun 2023 silam. Sebuah ironi besar, di mana instansi yang dituntut bergerak cepat menanggulangi bencana, justru dipimpin dengan kewenangan yang “terencana” serba terbatas.

Kata Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Pamekasan Ahmad Syaifurahman, pengisian jabatan Plt, ia pasrah menunggu arahan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Dua opsi yang dapat ditempuh dalam proses pengisian jabatan, yakni melalui Seleksi Terbuka (Selter) atau menggunakan Sistem Manajemen Talenta. kriterianya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufiqurrahman, berdalih bahwa penunjukan Plt ini disebabkan oleh rencana penggabungan (merger) beberapa OPD. Menurutnya, jika kekosongan langsung diisi pejabat definitif, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan (overload) pejabat eselon II. Ia juga mengklaim kinerja OPD yang dijabat Plt tetap berjalan lancar karena dibantu pejabat setara.

Angin segar pun datang, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman berjanji, jika 9 Kapus yang berstatus Plt ditargetkan definitif pada tahun ini. Sementara sisanya 12 Kapus sudah berstatus definitif. Publik tentu menunggu, apakah janji ini sekadar memadamkan api atau awal dari pembenahan birokrasi yang sesungguhnya.

Awan Menguning

Secara regulasi, koridor hukum Plt sudah benderang. Ia bersandar pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta dipertegas oleh PMK No. 182/PMK.01/2020.

Aturan mainnya tegas: masa jabatan Plt paling lama hanya 3 bulan, dan maksimal diperpanjang 3 bulan berikutnya. Namun di Pamekasan seperti yang saya ulas di awal aturan ini tampak mandul. Kita disuguhkan anomali di mana posisi Plt justru langgeng hingga tiga tahun.

Fenomena ini membawa ingatan kita pada teori sosiolog Vilfredo Pareto (1916) tentang sirkulasi elite. Pareto melihat sejarah sebagai panggung pergantian abadi antara mereka yang merangsek naik ke lingkaran kekuasaan dan mereka yang bertahan menjaga warisan. Dalam sirkulasi ini, mereka yang “royal” kerap kali mendapat tiket ekspres untuk memanjat tangga karier.

Ironisnya, ketidakpastian ini seolah dipelihara. Pertengahan bulan Mei, penulis sempat mengendus keberadaan sebuah map kuning, diduga berlabel “Mutasi Jabatan” yang sudah dibubuhi tanda tangan petinggi Pamekasan. Anehnya, hingga detik ini, dokumen tersebut terkunci rapat dan tak kunjung dideklarasikan ke publik.

Jika pembiaran ini terus berlanjut tanpa kepastian, “hujan Plt” lambat laun akan membusukkan kualitas birokrasi Pamekasan dari dalam. Prediksi penulis, nama-nama dalam map kuning itu sebenarnya sudah dianggap layak secara kompetensi, namun “lampu hijau” dari sang pengambil kebijakan belum juga menyala.

Sisi lain, jika dikaitkan pada konsep lame duck yang dibahas dengan baik oleh ilmuwan politik. dalam jurnal berjudul “The Lame Duck Phenomenon” tentang dinamika kekuasaan eksekutif, periode akhir sering digambarkan sebagai masa ketika pengaruh politik menyusut perlahan.

Ilmuwan politik Richard Neustadt dalam bukunya “Presidential Power and the Modern Presidents” juga menyebut, kekuasaan sejati seorang pemimpin terletak pada kemampuannya membujuk, bukan sekadar memerintah. Ketika periode akhir tiba, daya bujuk itulah yang pertama kali memudar.

Terbukti, saat ini hingga pertengahan tahun, sejumlah pekerjaan tersendat menunggu arah ditepi jalan. Kata pemborong, apa yang sebenarnya terjadi, pengaruh politik penguasa Pamekasan melemah atau memang daya bujuknya memudar atau karena di “periode akhir”.

Akhirnya, langkah mendefinitifkan pejabat adalah harga mati yang harus segera diambil oleh pemangku kebijakan. Sebab jika tidak, dampaknya akan persis seperti hujan di musim tembakau: merusak tanaman, merugikan petani, dan menyisakan kegagalan panen yang berkepanjangan. Wallahuaklam.