SAKA Indonesia: Nolkan SiLPA APBD 2024, Ketua DPRD Sumenep Khawatir PNS Tidak Gajian
SUMENEP, detektifjatim.com – Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran (SAKA) Indonesia Sumenep meminta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 di nolkan. Pasalnya, tingginya SiLPA selama kurun 2021-2023 tidak bisa mensejahterakan rakyat Sumenep
Aktivis SAKA Indonesia Miftahul Arifin menilai tingginya SiLPA sangat kontraproduktif dengan proses dan tujuan dari penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumenep. Padahal, tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat
“SiLPA ini harus di nol kan. Karena sangat kontraproduktif dengan proses dan tujuan dari penganggaran APBD itu sendiri, yang tentu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,” paparnya baru-baru ini.
Tingginya SiLPA, kata Miftah, merupakan indikasi dari ketidak becusan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan APBD. Sehingga serapan anggaran yang seharusnya dapat diorientasikan pada upaya pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi tidak optimal.
“Tentu tersumbatnya serapan APBD di Kabupaten Sumenep menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan masyarakat Sumenep. Termasuk dalam hal kemiskinan yang ini terkonstruksi dalam agenda kebijakan pemerintah daerah yang dipimpin Fauzi-Eva,” ujar Miftah dalam keterangan tertulis, Rabu (31/07/2024)
Bahkan, Miftah mengklaim mengelola APBD secara serampangan sama halnya dengan merawat kemiskinan dan menjegal rakyat menuju kesejahteraan. Sebagaimana tujuan utama dalam optimalisasi pengelolaan APBD dalam suatu prinsip keberadaan otonomi daerah.
Pernyataan SAKA Indonesia itu dibantah Ketua DPRD Sumenep H Abdul Hamid Ali Munir. Menurut Munir, SiLPA tinggi di Sumenep disediakan untuk mengestimasi dari semua kegiatan yang belum terserap.
“Apabila terjadi kekurangan pendanaan di tahun berikutnya, .aka SiLPA itulah yang menutupi dari anggaran itu. Jadi memang di mana-mana SiLPA akan terjadi,” ucapnya
Ketua PAC PKB Rubaru pada tahun 1998 itu, mengatakan jika terjadi SiLPA tinggi di Kabupaten Sumenep, maka dianggarkan kembali di APBD perubahan.
“Karena begini, ketika misalnya hitung-hitungannya dari sisa kontrak yang ada itu berapa, terus dari sisa kegiatan yang tidak terserap berapa, maka silpa dianggarkan kembali di APBD perubahan (berikutnya, red),” ujarnya
Politisi PKB itu menambahkan SiLPA APBD Sumenep juga tidak bisa di nolkan. Sebab, tahun 2025 dana transfer dari Pemerintah Pusat belum ada.
“Gak bisa kalau di nolkan. Gak bisa. Gajinya teman-teman nanti habis. Dana transfer (dari Pusat,Red). Anggaran 2025 uangnya masih belum ada, hanya catatan saja. Kalau nanti Kas tidak ada dari mana dapat duit,” pungkasnya. (hal/ady)
Related posts
TERBARU
No Comments