PGMNI Pamekasan Minta DPRD Anggarkan Insentif Guru Madin Ditengah Ketidakpastian Pilkades 2023
PGMNI Pamekasan Minta DPRD Anggarkan Insentif Guru Madin Ditengah Ketidakpastian Pilkades 2023 PAMEKASAN, DETEKTIF Jatim – Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Kabupaten Pamekasan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menganggarkan insentif bagi guru madrasah diniyah (Madin), Senin, (27/02/2023). Permintaan itu masuk ditengah ketidakpastian gelaran pemiliahan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2023.
Ketua PGMNI Pamekasan Ahmad Suhri menyampaikan, tujuan audensi untuk membawa aspirasi dari guru Madin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan baik eksekutif maupun legislatif.
“Sampai saat ini, Pemkab belum ada anggaran secara regulasi yaitu belum masuk APBD perihal kesejahteraan guru Madin,” katanya usai audensi.
Lebih lanjut, aspirasi itu dilakukan setelah beberapa kali turun ke sekolah, guru Madin belum diberikan insentif dari Pemkab. Menurutnya, insentif untuk Madin itu tidak perlu banyak dan tidak perlu setiap bulan, yang terpenting ada.
Baca Juga : Pilkades 2023 ‘Nggantung’, Perkasa Pamekasan Minta Bupati Pamekasan Segera Ambil Keputusan
“Di kabupaten Bangkalan sejak 2018 – 2023 sudah terlaksana dan sudah dianggarkan. Kami PGMNI menginginkan pada personal guru Madin di Kabupaten Pamekasan,” imbuhnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi mengakui di kabupaten Pamekasan belum ada untuk insentif untuk guru Madin. Akan tetapi, untuk kesejahteraan Guru Madin selain insentif sudah ada.
“Jadi selama ini untuk insentif masih belum, tetapi untuk kesejahteraan lainnya sudah ada, berupa uang operasional. Jumlahnya saya belum tahu,” katanya saat menemui audensi PGMNI.
Menurut Imam, aspirasi itu akan terus diperjuangkan, apakah bisa ditahun ini ataupun pada tahun berikutnya. “Ini masih dalam perjuangan, apakah untuk tahun ini masih bisa kalau tidak bisa kita rekomendasi untuk tahun 2024,” tutupnya.
Sebelumnya DPRD dan Pemkab Pamekasan belum memberikan kepastian galaran pilkades serentak 2023. Sebab, Pemkab belum menganggarkan anggaran pelaksanaan pesta demokrasi tingkat Desa itu.
Baca Juga : IKA PMII Protes Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Raas
DPMD Pamekasan Bantah Anggarkan Rp 500 Juta untuk Gelar Pilkades 2023
Pengurus Sebut Kebakaran Bukan Asrama Santri Ponpes Bata-Bata Jawa Timur
Mantan Ketua Panwaskab Sumenep Dorong Masyarakat Lapor DKPP
Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pamekasan Ditargetkan Awal Bulan Juni 2023
Related posts
TERBARU
No Comments