x

LPj Silpa 2023 Bupati Sumenep Tidak Sama Dengan APBD Murni 2024, Ini Penyebabnya

waktu baca 2 menit
Senin, 8 Jul 2024 10:00 0 17 detektif_jatim

SUMENEP, detektifjatim.com – Laporan pertanggungjawaban (LPj) Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2023 tidak sama dengan APBD Sumenep Murni 2024. Dalam LPj Bupati Sumenep di sidang paripurna, Senin (03/06/2024), Silpa 2023 disebut Rp411.542.023.795,53 (Rp411,5 Miliar).

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2024 sebesar Rp264,22 Miliar. Data APBD Murni itu tersebut berdasarkan penelusuran wartawan detektifjatim.com dengan realisasi sampai dengan 07 Juli 2024.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) BPPKAD Sumenep Fardiansyah mengatakan, pertengahan 2023 tim anggaran pasti belum mengetahui berapa Silpa yang akan dimasukkan di APBD murni 2024.

“Makanya berdasarkan regulasi, sebagai sumber pembiayaan APBD berikutnya, untuk APBD 2004 menggunakan estimasi,” ujarnya kepada wartawan detektifjatim.com baru-baru ini

Kenapa di APBD 2024 Silpa APBD tidak sama persis dengan LPj Bupati Sumenep, Dian-sapaan akrabnya- mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum mengetahuinya. Makanya, TAPD menggunakan estimasi atau perkiraan.

“Kenapa 2023 tidak mengambil semuanya (Rp411,5 Miliar)? karena kita belum tahu makanya kita menggunakan estimasi. Dasar estimasinya apa? data-data tahun sebelumnya kita lihat,” paparnya.

Dian mengaku pihaknya pasti memetakan potensi anggaran yang mungkin tidak selesai tahun 2023. Apa kira-kira yang sudah terpetakan. Makanya, TAPD mengasumsikan kepada angka Rp264,22 Miliar.

“Bukan Rp411,5 Miliar. Karena belum tahu. Bisa jadi Rp412 bisa jadi Rp400 atau mungkin Rp350. Nah nanti di perubahan APBD 20024 yang tadinya 200 sekian itu dirubah menjadi Rp411,” urainya.

Alhasil, perubahan Silpa Rp264,22 Miliar menjadi Rp411,5 Miliar di APBD Perubahan 2024 sudah kuat. Sebab, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pembahasan dengan DPRD Sumenep dalam bentuk perrtanggungjawaban APBD.

“Dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Itu yang kami masukkan pasti Rp411,5 Miliar,” jelasnya.

Dian menambahkan, Silpa APBD fluktuatif. Artinya, kata Dian, tidak ada satupun yang menjamin angka pastinya. Misalnya, sekarang TAPD mau menyusun kira-kira berapa Silpa 2024 untuk APBD murni 2025.

“Kan kita nggak tahu. Makanya menggunakan pola estimasi. Supaya pola estimasi tidak jauh-jauh kami menggunakan asumsi data-data T kloahun sebelumnya dan kita juga berhitung kira-kira apa potensi 2024 nanti yang mungkin tidak akan terserap,” ujarnya

Dian menjelaskan, tidak hanya BPPKAD yang memetakan potensi Silpa APBD tahun berikutnya. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Sumenep yang juga termasuk TAPD juga ikut memetakan.

“Itu dipetakan oleh teman-teman termasuk di Bappeda. Baru kita mengasumsikan, yang untuk APBD murni 2025 kita asumsikan segini (anggarannya,Red) pasti ada dasarnya. Ada dasar hitungannya juga,” pungkasnya (*/ady)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x