Empat SD di Bangkalan Dapat Kucuran Dana Rp 2,8 Miliar

BANGKALAN, Detektifjatim.com – Sebanyak empat sekolah dasar (SD) dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 2.832.740.000 dari pemerintah pusat.

Empat SD tersebut antara lain, SDN Burneh 1, SDN Masaran, SDN Soket Laok 1 dan SDN Kokop 3. Anggaran tersebut diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024.

Read Also

1 year ago

Komisi IV DPRD Sumenep Dorong Pemkab Tingkatkan Kualitas Sarpras Olahraga

145 detektif_jatim

Kepala Bidang (Kabid ) Pembinaan SD Disdik Bangkalan Dewi Ega Oktavianti mengatakan, anggaran DAK tersebut diproyeksikan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan, yakni pembangunan ruang laboratorium komputer, perpustakaan, ruang kelas, dan jamban.

Ega menambahkan peningkatan infrastruktur pendidikan yang bersumber dari APBN tersebut hingga saat ini belum ada yang terealisasi. Namun, petunjuk teknis penggunaannya sudah turun.

”Nanti ada informasi dari pemerintah saat pencairan. Biasanya realisasinya pertengahan tahun,” ujarnya, Selasa (30-04-2024).

Read Also

12 month ago

Masuk Wilayah Rawan Banjir, BPBD Pamekasan Mulai Lakukan Mitigasi

136 detektif_jatim

Ega mengaku, pihaknya sudah memanggil empat kepala sekolah (Kepsek) yang mendapat kucuran DAK tersebut agar melakukan persiapan. Sebab, pembangunan infrastruktur tersebut sifatnya swakelola. ”Pihak sekolah nanti yang membangun,” katanya.

Selain itu, Ega juga mengatakan, alokasi DAK yang dikucurkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan 2023. Tahun lalu, DAK untuk peningkatan infrastruktur SD mencapai Rp 6 miliar. Padahal, sekolah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur pendidikan sangat banyak. Meski begitu, dia mengaku tidak tahu pasti faktor penyebab berkurangnya alokasi DAK tersebut.

”Mungkin disesuaikan dengan kemampuan anggaran di pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Sonhaji meminta pemerintah melakukan pendampingan terhadap sekolah yang mendapat DAK. Tujuannya, peningkatan infrastruktur pendidikan yang dilakukan tepat mutu dan tepat waktu. Sebab, pengerjaannya swakelola.

”Kepala sekolah itu kan tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakan infrastruktur. Maka harus ada pendamping agar pengerjaannya tidak bermasalah,” ucapnya. (San)