
Foto: saat kabag perekonomian melakukan pengecekan di SPBU (dok/ist). PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pamekasan menggelar monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi selama dua hari di 12 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Pamekasan, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Sosial (Dinsos), serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan, Sri Puji Harijani mengatakan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta mencegah terjadinya penimbunan.
“Pada awal September ada keterlambatan distribusi dari Pertamina Patra Niaga Surabaya. Ditambah lonjakan permintaan naik di bulan Agustus. Beberapa SPBU pada akhir Agustus kuota solar dan pertalite sudah habis, sehingga konsumen menyerbu SPBU yang masih ada. Konsumen mulai panic buying,” jelas Sri Puji Harijani.
Selama pelaksanaan monitoring di 12 SPBU tersebut, pihaknya juga memberikan sejumlah imbauan kepada para pengelola SPBU agar penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai ketentuan.
“Kami menghimbau agar SPBU tidak melayani pembelian memakai jerigen tanpa rekomendasi, dan mengutamakan pelayanan rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga di Kabupaten Pamekasan,” tegasnya.
Terkait sanksi terhadap pembeli yang kedapatan menggunakan jerigen tanpa rekomendasi, Sri Puji menjelaskan bahwa kewenangan penindakan bukan berada pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan.
“Kalau penindakan bukan bagian Perekonomian. Jika ada temuan kami pasti laporkan ke bagian penindakan,” ujarnya. (azm/ady).

Tidak ada komentar