Porsi APBD Untuk Rakyat Rp400 Miliar, Rp2 Triliun Berputar Dilingkungan Pegawai, Mahasiswa: Kurangi Bangjas!
Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. (FOTO: Dok/Ist) SUMENEP, detektifjatim.com – Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun 2024 dinilai Mahasiswa tidak pro rakyat, Kamis (25/07/2024). Pasalnya, rakyat hanya kebagian Rp400 Miliar sedangkan Rp2 Triliun berputar dilingkungan pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep
Mahasiswa Sumenep Hidayatullah menilai APBD 2024 sebesar Rp2,4 Triliun. Namun 83,33% habis diperuntukan belanja pegawai. Mahasiswa membagi porsi anggaran menjadi 4 bagian.
“Pertama Rp1 Triliun dibelanjakan kepada pegawai sebagai upah kerja. Kedua Rp500 Miliar diperuntukan belanja barang dan jasa. Ketiga Rp400 Miliar merupakan belanja modal yang berupa bantuan-bantuan kepada rakyat, sementara sisanya dinikmati oleh pegawai lagi,” ucapnya.
Mantan Ketua Penggerak Muda Indonesia (PMI) Guluk-Guluk menilai anggaran Kabupaten Sumenep itu tidak pro rakyat. Hal itu konsekuensi dari upah pekerjaan yang tidak ada bedanya dengan belanja material
“Jadi ibarat orang kerja, antara modal kerja dengan biaya operasional ini kurang lebih sama. Kalau kita bangun-bangunan gedung, belanja modalnya itu adalah material, belanja jasa dan barangnya adalah upah kerja,” ucapnya
Dayat-sapaan-akrabnya mengatakan kalau kebijakan pemerintah ingin lebih baik dan mau berpihak kepada masyarakat, maka belanja barang dan jasa dikurangi, ditambahkan pada belanja modal.
Dia memperkirakan kalau anggaran Rp200 miliar akan mencukupi untuk belanja pegawai. Sedangkan Rp200 miliarnya itu ditambahkan kepada belanja modal
“Sehingga pembangunan di Sumenep nanti akan lebih banyak,” ujarnya
Pengurus cabang (PC) PMI Kabupaten Sumenep itu juga meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membaca APBD secara utuh.
“Saya tidak ingin seperti itu. Program bisa jalan karena hak DPR, tapi pengawasan harus juga jalan,” pungkasnya. (hal/ady)
Related posts
TERBARU
No Comments