Pemkab Pamekasan Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 untuk Sinkronisasi Pembangunan
PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara yang berlangsung di Mandhapa Aghung Ronggosukowati bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, pada Senin (10/2/2025).
Tutur hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan, Sigit Priyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan pemikiran masyarakat. Dengan partisipasi aktif berbagai elemen, pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih transparan dan efektif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Forum konsultasi publik menjadi media untuk menyelaraskan permasalahan yang ada dengan petunjuk teknis pembangunan daerah. Keterpaduan dan sinkronisasi ini penting agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Sigit menjelaskan bahwa forum tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pembangunan Nasional, serta berbagai peraturan pemerintah terkait perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, menegaskan bahwa forum ini merupakan agenda tahunan yang berperan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Aspirasi yang muncul dalam forum ini akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2026 agar sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.
“Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, kita harus memastikan bahwa rencana kerja yang disusun terhubung dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi serta pusat. Dengan begitu, pembangunan di Pamekasan dapat berjalan lebih efektif dan terarah,” pungkasnya. (luq/ady)
Related posts
TERBARU
No Comments