Komisi IV: Pemkab Pamekasan Nunggak BPJSKes Enam Bulan, Lunasi 2 Bulan

PAMEKASAN, detektifjatim.com – Komisi IV DPRD Pamekasan menyebut Pemkab Pamekasan menunggak BPJSKes selama enam bulan. Pemkab dinilai hanya mampu melunasi dua bulan terlebih dahulu.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili. Halili mengaku Pemkab Pamekasan memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan tersebut. Bahkan, pembayaran tunggakan untuk dua bulan sudah siap dilakukan dalam waktu dekat.

Read Also

1 year ago

Manfaatkan Fasilitas Kantor, Komputer DPRD Pamekasan Dijadikan Mesin Judi Slot

179 detektif_jatim

“Kalau sesuai penyampaian Pak Sahrul (Kepala BPKAD, red) , untuk bulan ini kita siap melunasi dua bulan dulu. Karena kalau sekaligus empat bulan, itu cukup berat. Yang jelas, pelunasan dua bulan ini sudah ready,” jelasnya.

Halili mengaku, Pemkab Pamekasan mengungkapman untuk tahun 2025, anggaran pembayaran BPJS sudah disiapkan lebih dari Rp 100 miliar, termasuk untuk menutup tunggakan selama enam bulan.

“APBD kita sebenarnya mampu membayar. Persoalannya ada di keterlambatan transfer dari pusat. Itu bukan salah daerah. Masalahnya ada di pusat, dan itu sudah diakui. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan edaran yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran ini tidak akan menjadi temuan BPK,” tegasnya.

Read Also

1 year ago

Mengenal Arita Aprilicyana, Peraih Gelar Puteri Pemberdayaan Perempuan Jatim

300 detektif_jatim

Halili mengklaim, Pemkab tidak lalai dalam mengelola pembayaran BPJS. Dia meminta agar masyarakat memahami persoalan ini murni karena kendala di pusat, bukan kesalahan pemerintah daerah.

“Jadi, tolong jangan sampai isu ini dibelokkan seakan-akan yang salah itu Pemda. Tidak. Daerah tidak lalai dan tidak salah dalam hal ini,” pungkasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sahrul Munir, membenarkan Pemkab memiliki tunggakan sebesar Rp41 miliar kepada BPJS Kesehatan. Pihaknya menyatakan tunggakan akan dilunasi secara bertahap mulai tahun 2025.

“Iya benar ada Rp41 miliar, itu akan dibayarkan di tahun 2025 ini. Pembayaran dilakukan dengan cara mencicil tiap dua bulan hingga lunas. Anggaran untuk pembayaran tersebut sudah dialokasikan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui whatsapp. (luq/ady)