SUMENEP, detektifjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapatkan skor tertinggi di Jawa Timur dalam survei penilaian integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun anggaran 2024.
Angka SPI KPK itu mencapai 77,58. Skor tertinggi SPI KPK RI itu menjadi indikasi suksesnya Bupati Sumenep dan jajarannya dalam menata birokrasi yang bersih dari korupsi.
“SPI yang nilainya mencapai 77,58 merupakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menerapkan transparansi dan mencegah pengaruh buruk dalam pengambilan keputusan publik,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauz
Fauzi berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan hasil SPI setiap tahun. Hal itu menunjukkan, setiap kebijakan pemerintah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan pencapaian tersebut, politisi PDIP itu menyebut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan apartur sipil negara (ASN) diharapkan tidak cepat puas. Mereka harus terus memperbaiki kekurangan agar tata kelola pemerintahan semakin baik.
“Prestasi ini harus ditingkatkan dengan memperbaiki pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan SDM. Agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan bebas korupsi,” kata Fauzi usai rakor penguatan Kepala Daerah, di Yogyakarta, Rabu (19/03/2025).
Mantan Wabup era Busyro Karim itu menambahkan, trading in influence (perdagangan pengaruh) merupakan salah satu faktor penting dalam penilaian SPI. Sehingga menjadi fokus utama dalam penerapan sistem pengendalian internal di Kabupaten Sumenep.
Fauzi menekankan, pemerintah daerah harus terus memperketat pengawasan dan menerapkan mekanisme pelaporan yang efektif guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami berkomitmen membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di semua aspek,” tegas suami Nia Kurnia itu.
Untuk diketahui, dari tujuh dimensi SPI, Sumenep meraih skor tinggi, antara lain:
Integritas dalam Tugas (75,73)
Pengelolaan Anggaran (72,43)
Pengadaan Barang dan Jasa (71,55),
SDM (71,27)
Perdagangan Pengaruh (82,23)
Sosialisasi Antikorupsi (76,92)
Transparansi (87,81). (*/ady)
No Comments