HMI Cabang Pamekasan Kecewa Putusan MK Soal Gibran
Pamekasan, Detektifjatim.com – Pengurus HMI Cabang Pamekasan Komisariat Artidjo Alkostar Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah As-Salafiyah Pamekasan kecewa Mahkamah Konstitusi (MK). Kekecewaan itu lantaran MK meloloskan anak presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres 2024
Mk mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 169 huruf (g) yang menimbulkan pro-kontra di Masyarakat.
“Yang menurut pemahaman kami disebabkan karena dua hal: pertama, tidak ada aturan tentang batasan maksimal pengajuan judicial review UU yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Utamanya UU yang mengatur berkenaan dengan peristiwa politik seperti pemilu yang menurut hemat kami, seyogiyanya dilakukan judicial review jauh-jauh hari sebelum dibukanya pendaftaran capres-cawapres,” kata Abd Rahman Ketua umum HMI Cabang Pamekasan Komisariat Artidjo Alkostar Sekolah Tingggi Ilmu Syari’ah Assalafiyah Sumberduko Pakong Pamekasan.
Akibatnya, pro-kontra dan gonjang-ganjing di Masyarakat menyikapi putusan MK terhadapa gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat menurunkan wibawa dan kehormatan lembaga konstitusi kita. Kedua, adanya perbedaan pandangan hakim konstitusi (dissenting opinion), menimbulkan pemahaman bagi HMI akan ketiadaan metode tafsir baku yang digunakan MK dalam menafsirkan UUD 1945 yang justru dapat melahirkan sikap berbeda di tengah masyarakat.
“Sehingga perlu adanya metode tafsir baku yang digunakan MK dalam menafsirkan UUD 1945. Oleh karena itu, kami atas nama mahasiswa meminta dan mendesak MK agar dua hal di atas dijadikan pertimbangan untuk Mahkamah Konstitusi yang bermartabat ke depan serta dapat mengantisipasi lahirnya konflik baru di tengah-tengah masyarakay sekian,” kata Rahman (*/rd)
Related posts
TERBARU
No Comments