Direktur IDEA Sebut Preseden Buruk Usai Partai Pengusung Soroti Kinerja Bupati Pamekasan
Foto: direktur IDEA, Samhari (dok/ist). PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Direktur Indonesian Analisys politic And Policy Consulting (IDEA), Samhari kembali bersuara pasca koalisi partai pengusung Bupati Pamekasan menyoroti kinerja.
Kata Samhari, hal semacam ini baru ia temui di Kabupaten Pamekasan kalaupun itu nyata, yang menyoal Plt itu para partai pengusung.
”Yang saya baca di media massa terkini itu mereka menyoal terkait banyaknya Plt yang berakibat tidak adanya akselerasi alias ketimpangan dalam membangun progress report program bupati-wakil Pamekasan,” katanya, Jumat (10/7/2026).
Samhari mengatakan, jika demikian adanya, maka menjadi “preseden buruk” dalam kerangka membangun demokrasi pemerintahan modern.
“Ini fenomena politik, tetapi jika sudah partai pengusung yang menyoal kebijakan yang diusung, ini menjadi preseden buruk dalam kerangka membangun demokrasi menuju pemerintahan modern,” paparnya.
Samhari menyampaikan, sebelumnya ia sudah menyebut, bahwa dengan kekosongan beberapa pejabat Plt akan juga semakin menumbuh kembangkan unsur ketidakpuasan masyarakat.
“Kalau kita indeks ke ukuran, indeks kepuasan masyarakat terhadap beberapa dinas Plt pasti tidak puas, makanya saya sebut angka pembilangan dibawah lima,” terangnya.
Aktivis GMNI ini menyatakan, Bupati-Wabup Pamekasan sudah tidak ada sinergi untuk ukuran kebijakan politik didalam membangun Pamekasan bersama legislatif yaitu parpol pengusung.
“Logika yang harus dibangun adalah, betapa ruginya parpol pengusung ketika paslon yang diusung sudah dikategorikan tidak bisa mengakselerasi apapun yang menjadi keinginan partai pengusungnya ini menjadi absurd,” tuturnya.
Menurutnya, ia menganalogikan Bupati-Wabup ini seumpama masakan, kokinya pemilik warung yaitu partai pengusung, kalau ada beberapa program yang tidak populis dimata masyarakat ini pasti yang terkena imbas pertama secara politik modern pasti partai pengusung yang bertanggung jawab.
“Tetapi kenyataan di Pamekasan tidak seperti itu, semua ditimpahkan ke Paslon Kharisma, sebetulnya yang harus bertanggungjawab partai pengusung,” imbuhnya.
Kata Samhari, bisa partai pengusung tidak bertanggungjawab kalau hari ini partai pengusung menyatakan diri okeh ketua Parpolnya dengan, mencabut dukungan kepada paslon, bisa tidak bertanggungjawab, ini politik modern.
“Tidak semerta-merta, ketika tidak ada distribusi kue kekuasaan yang merata pada partai pengusung terus dikatakan ini menjadi buta mata politik paslon kepada partai politik, tidak seperti itu, sekarang saling lempar tanggung jawab, bagaimana ketegasan partai pengusung, apakah cukup bangga diluar menjual paslon hanya untuk meningkatkan popularitas parpol di masyarakat,” tukasnya. (azm/ady).
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar