BEM Sumenep Wadul Bupati Soal Kemiskinan, Achmad Fauzi: Data DPMD Tidak Akurat, Kades Lepas Tangan

SUMENEP, detektifjatim.com – Badan Ekskutif Mahasiswa Sumenep (BEMSu) wadul Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, di rumah pribadinya di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin (01/07/24). Gabungan BEM se Sumenep itu mengadukan soal kemiskinan di Buumi Sumekar.

Kedatangan BEMSu ke rumah orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sumenep itu dalam rangka mengawal tindak lanjut aksi sebelumnya soal kemiskinan. BEMSu menanyakan tindak lanjut bantuan bagi rumah tidak layak huni (RTLH)

Read Also

3 month ago

Partai Gerindra Pamekasan Sodorkan Munaji-Ismail A Rahim jadi Cawabup

68 detektif_jatim

Ketua BEM Sumenep Moh. Syauqi mengatakan bantuan bagi rumah yang tidak layak huni agar segera ditindaklanjuti. Caranya, dengan turun ke desa-desa untuk melakukan observasi.

“Kami maunya temuan-temuan BEM itu segera ditindaklanjuti. Dan juga dari tuntutan kami itu, kami minta Bupati turun ke bawah, observasi, ambil beberapa sampel. Dan Bupati langsung memberikan kayak bantuan,” pinta Syauqi meminpin rekan-rekannya.

Menanggapi permintaan BEMSu, Bupati Sumenep Fauzi Wongsojudo mengatakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) itu sudah ada sebagian yang sudah terlaksana.

Read Also

4 month ago

Jadi Partai Pemenang di Pileg, PKB Jaring Bacabup dan Bacawabup Pilkada Bangkalan

78 detektif_jatim

“Sebenarnya sudah ada beberapa bangunan yang telah dilaksanakan. Ya, jadi gitu aja menurut saya, kalau ini selesai minggu depan misalnya, satu rumah nanti itu kan sudah bentuk bagian dari aspirasi yang sudah disampaikan dan dilaksanakan. Ya, terlepas ada beberapa masih yang itu mungkin dikerjakannya nanti Agustus,” kata Fauzi di teras rumahnya

Suami Nia Kurnia itu mengungkapkan, bantuan yang biasanya tidak tepat sasaran dikarenakan data yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep tidak akurat.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan DPMD atau Kepala Desa mayoritas lepas tangan terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan. Dengan alasan keberpihakan.

“Karena Kepala Desa itu kalau dimintai kasih data, itu kadang yang diprioritaskan yang biasanya itu yang mendukung, yang (tidak) mendukung nanti. Biasanya seperti itu,”tuturnya pada mahasiswa (hal/ady)