Anggaran Pilkada Bangkalan 2024 Tembus Rp 76,85 Miliar

BANGKALAN, Detektifjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan telah menyetujui anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bangkalan tahun 2024 sebesar Rp. 76.850.000.000.

Rinciannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp. 54 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp. 16,5 miliar, Polres Rp. 5,150 miliar, Kodim Rp. 800 juta, Lanal Batu Poron Rp. 300 juta dan Polisi Militer Sudenpom v/4-4 Bangkalan Rp. 100 juta.

Read Also

8 month ago

Jaga Stabilitas Harga Sembako Jelang Nataru, Pemkab Bangkalan Gelar Pasar Murah

89 detektif_jatim

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan yang dicadangkan selama tiga tahun anggaran, yakni mulai tahun 2022 hingga 2024.

Anggaran puluhan miliar tersebut melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan dalam bentuk dana hibah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Abdul Azis mengatakan, sebanyak 40 persen anggaran untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan pada tahun 2023 lalu.

Read Also

3 month ago

Mentan Amran Sulaiman Janji 10 Handtractor, Petani Bangkalan Minta 150

91 detektif_jatim

Anggaran KPU sudah terealisasi 40 persen sebesar Rp. 21.600.000.000 pada bulan November 2023. Bawaslu juga sudah terealisasi 40 perseb sebesar Rp. 6.600.000.000 juga pada tahun 2023,” ujarnya, Selasa 25-06-2024).

Sementara untuk realisasi sisa anggarannya, Azis mengatakan pihaknya masih menunggu pengajuan dari Bakesbangpol, termasuk anggaran untuk pengamanan Pilkada.

“Rencananya bulan ini yang 60 persen, kita menunggu pengajuan dari kesbang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bangkalan, Amir Lutfi mengatakan sisa anggaran pilkada itu direncanakan akan diserap bulan ini.

“InsyaAllah bulan ini anggaran itu kita salurkan ke masing-masing penerima,” katanya.

Ditanya terkait penggunaan anggaran tersebut, Lutfi mengaku pihaknya tidak mengetahui, sebab anggaran tersebut berstatus hibah, sehingga tugasnya hanya menyalurkan saja.

“Kan sifatnya hibah, jadi bukan kita yang mengelola, tapi rincian penggunaanya pasti ada di masing-masing penerima,” ucapnya. (San)