Dongkrak PAD, Pemkab Bangkalan Minta Desa Kembangkan Potensi Lokal
BANGKALAN, detektifjatim.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai mendorong pemerintah desa agar lebih mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pengembangan potensi lokal di masing-masing wilayah.
Langkah itu disampaikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Ismet Efendy menegaskan, desa tidak bisa terus bergantung pada Dana Desa maupun bantuan pemerintah pusat.
“Kalau mengandalkan dana pusat terus, sekarang kena efisiensi. Dana desa juga berkurang. Makanya desa harus punya inisiatif sendiri mengembangkan potensi yang ada,” ujarnya, usai menghadiri kegiatan pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa di Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan, Rabu (13/05/2026).
Menurut Ismet, setiap desa sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor wisata, pertanian, peternakan hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ia mencontohkan Desa Tulungrejo yang dinilai berhasil mengembangkan potensi lokal sehingga dapat menjadi rujukan bagi desa lain di Bangkalan.
Selain itu, Pemkab Bangkalan juga meminta desa mampu menangkap peluang dari program nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan dalam program MBG seharusnya dapat dipenuhi oleh desa melalui BUMDes maupun kelompok masyarakat lokal, bukan justru dipasok dari luar daerah.
“Jangan sampai kebutuhan MBG malah diambil dari luar daerah. Desa harus bisa masuk dan menyiapkan kebutuhan itu, baik hasil pertanian, perikanan maupun peternakan,” katanya.
Tak hanya MBG, pemerintah pusat juga menggulirkan sejumlah program lain seperti vokasi desa, Sekolah Rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, Ismet menilai program tersebut tidak akan berdampak maksimal jika desa hanya menunggu bantuan tanpa inovasi dan kesiapan pengelolaan.
“Ke depan desa harus bisa mengelola program-program itu supaya menghasilkan pendapatan dan berdampak pada ekonomi masyarakat desa,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Bangkalan juga mengingatkan pemerintah desa agar lebih tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan.
Menurut Ismet, lemahnya administrasi masih menjadi persoalan yang kerap memicu munculnya pengaduan masyarakat hingga dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa.
“Jangan setelah kegiatan selesai lalu ditinggal. Pertanggungjawaban dan laporannya juga harus diselesaikan supaya ketika ada pengaduan masyarakat semuanya sudah siap,” pungkasnya. (San)
Related posts
Pos Terbaru
________________
________________
No Comments