Tag: aksi demontrasi

Categories
OPINI PENDIDIKAN

Tuntut Kejelasan Anggaran Ormawa, BEM UNIBA Madura Demo Rektorat

SUMENEP, detektifjatim.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNIBA Madura melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Cempaka Kampus Uniba Madura, Kamis (06/06/24). Mereka mununtut kejelasan anggaran organisasi kemahasiswaan (Ormawa).

Dalam aksinya, BEM UNIBA Madura membawa tiga tuntutan. Pertama, menuntut rektor memperjelas statuta kampus UNIBA Madura. “Jika dalam 7 x 24 jam tidak bisa memenuhi tuntutan maka rektor harus turun dari jabatan,” pinta pimpinan BEM UNIBA Madura Obaidillah

Obet-sapaan akrabnya- juga menuntut Rektor transparan soal pagu anggaran atau batas tertinggi pengeluaran anggaran Ormawa.

“Jika dalam 3 x 24 jam tidak bisa memenuhi tuntutan maka rektor harus memutasi Kepala

Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK),” pintanya

Obet juga meminta rektor untuk memperjelas peraturan administrasi fasilitas kampus. Sebab, jika dalam 3 x 24 jam tidak bisa memenuhi tuntutan maka rektor harus memutasi Kepala BAU-IT.

Obet menilai, anggaran ormawa, administrasi, pemakaian fasilitas kampus, tidak jelas. Sehingga universitas tidak akan ada perkembangan, tanpa kebijakan yang jelas

“Kami ketahui bahwa kebijakan pimpinan universitas, dan seluruh jajarannya harus berlandaskan asas pendidikan tinggi, serta mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Hingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan perguruan tinggi dan cita-cita bangsa Indonesia,” ucapnya pada wartawan

Obet mengaku mendapat mendapatkan informasi dari rektor UNIBA Madura, tuntutannya telah mendapatkan respon positif

“Sudah ada. Dan sudah ada tindak lanjut terkait tuntutan yg nomer tiga,” ujarnya, Jum’at (07/06/24).

Rektor UNIBA Madura H Rachmat Hidayat mengakui telah melakukan tindak lanjut terhadap tuntutan peraturan administrasi dan fasilitas kampus yang diminta BEM.

“Iya kami telah melakukan tindak lanjut,” akunya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. (hal/rd)

Categories
ESSAI PEMERINTAHAN PERISTIWA

Diduga Beri Pelicin Rp200 Juta ke Bupati RALAI, Pakis Desak Sekda Bangkalan Mundur

Bangkalan, detektifjatim.com – Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (Pakis) turun ke jalan, Kamis (07/03/2024). Pakis mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Taufan Zairiansjah mundur dari jabatannya.

Ketua PAKIS, Abdur Rahman Tohir mengatakan Sekda terbukti terlibat gratifikasi mantan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Hal itu disampaikan Taufan saat menjadi saksi di pengadilan dalam kasus korupsi yang menjerat Ra Latif.

“Ini fakta persidangan dan dia sendiri mengaku jika memberikan uang sejumlah Rp 200 juta ke mantan bupati,” ujarnya, Kamis (07/03/’24).

Tohir mengaku gratifikasi yang dilakukan Sekda Bangkalan dinilai mencoreng nama baik pejabat yang ada Bangkalan. Terlebih ia memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan.

“Seharusnya dia malu dan mundur dari jabatannya. Kami juga mendesak Pj Bupati menindaklanjuti hal ini,” imbuhnya.

Tohir mengaku, akan terus melakukan aksi demonstrasi kembali jika tuntutannya tak kunjung ditindaklanjuti.

Sayang, Sekda Bangkalan Taufan Zairiansjah tidak berhasil dikonfirmasi. Konfirmasi wartawan hingga berita tayang belum ada respon.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bangkalan, Rudiyanto saat menemui massa aksi menyampaikan jika saat ini Sekda Bangkalan sedang melakukan tugas luar kota. Sehingga tidak bisa menemui massa.

“Apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan pada pimpinan,” pungkasnya. (Ian/rd)

Categories
DAERAH PEMERINTAHAN

Demo Pemkab Bangkalan, PMII Bangkalan Berikan PR untuk Pj Bupati

Bangkalan, Detektifjatim.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan melakukan aksi demontrasi di depan kantor pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Senin (26-11-2023).

Aksi turun jalan tersebut untuk menyikapi beberapa persoalan yang mereka anggap masih belum diselesaikan oleh pemerintah Bangkalan, seperti halnya maslah pendidikan, sampah, infrastruktur jalan hingga parkir berlangganan.

Dalam aksi tersebut, Ketua PC PMII Bangkalan, Syamsul Hadi menyampaikan, aksi tersebut untuk memberitahukan kepada Pj Bupati Bangkalan bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan di Kabupaten Bangkalan.

“Saya apresiasi kinerja Pj Bupati yang cukup baik di beberapa sektor, tapi jangan lupa masih banyak masalah di sektor yang lain yang harus segera diseleaaikan di, terutama dari sektor pendidikan, parkir berlangganan dan sampah,” teriaknya.

Syansul menjelaskan, di sektor pendidikan, masalah pungli dalam bentuk jual beli seragam masih terus terjadi. Kemudian guru PNS yang juga masih terjadi ketimpangan antara di kota dengan di desa.

“Itu adalah PR dari sektor pendidikan yang kami berikan kepada Pj Bupati Bangkalan untuk diselesaikan,” katanya.

Kemudian, Syamsul menyampaikan aspirasinya terkait sektor parkir berlangganan. Menurutnya, setiap membayar pajak kendaraan, masyarakat juga dibebani dengan biaya parkir berlangganan, namun di lapangan, masyarakat itu masih tetap dikenai parkir.

“Setiap bayar pajak, masyarakat juga harus membayar Rp 30 ribu dan mendapat stiker, tapi stiker itu tidak ada gunanya karena di lapangan itu tidak berfungsi. Jadi ayo benahi maslah ini, jangan mencekik masyarakat yang sudah susah,” katanya.

Selain itu, Syamsul juga menyampaikan, aspirasi terkait persoalan sampah di Bangkalan. Dia mengatakan, masalah sampah di Bangkalan tak kunjung selesai dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Jadi ayo segera selesaikan maslaah ini agar Bangkalan lebih baik ke depannya,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Bangkalan, Arief Mulya Edie mengungkapkan, dari sektor parkir dirinya sudah memerintahkan kepada Dishub Bangkalan untuk terus berpatroli di lapangan, karena di lapangan masih banyak oknum preman yang masih memungut parkir di tepi jalan umum.

“Parkir berlangganan ini untuk parkir di tepi jalan umum, untuk parkir khusus dikenai pajak parkir. Makanya kami terus terus patroli di lapangan, tapi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pastinya masih butuh proses,” katanya.

Kemudian terkait sampah, Pj Bupati Bangkalan mengatakan pihaknya sudah memiliki alat untuk pengelolaannya, tapi pada saat mau dioperasikan masih ditolak oleh masyarakat setempat.

“Makanya kami masih terus berusaha meyakinkan masyarakat agar bisa diterima, dan untuk sementara tempat pembuangan sampah kita alihkan ke Arosbaya,”jelasnya

Sementara terkait pendidikan, itu sebenarnya adalah ranahnya Dinas Pendidikan Provinsi untuk yang jenjang SMA sederajat. Untuk yang jenjang SD dan SMP pihaknya sudah memerintahkan untuk tidak lagi memungut seragam. Biarkan membeli sendiri melalui koperasi yang ada.

“Mari kita kawal bersama untuk Bangkalan lebih baik ke depannya,” ucapnya. (San)

Categories
KOLOM

Berat Lakukan Demo, Rekrutmen Tenaga Magang RSUD Moh Noer Pamekasan Diduga tidak Transparan dan Berbayar

Pamekasan, Detektifjatim.com – Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Barisan Elemen Rakyat (Berat) menggelar aksi demontrasi soal Rekrutmen 41 tenaga magang RSUD Mohammad Noer Pamekasan yang tidak transparan dan berbayar.

Koordinator lapangan (korlap) aksi Miftahul menyampaikan, Demo itu soal rekrutmen tenaga magang di RSUD Mohammad Noer diduga tidak transparan. Faktanya, tidak ada brosur pemberitahuan terhadap masyarakat jika ada rekrutmen.

“Demo Ini terkait masalah perekrutan tenaga magang yang tidak transparan di RS Mohammad Noer. Sesuai dengan yang dikatakan tadi jumlahnya ada 41,” katanya, usai demo di Depan Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan, Kamis (5/10/2023) siang.

Lebih Lanjut, Miftahul mengatakan, Selain dugaan Rekrutmen tidak transparan. 41 tenaga magang yang di rekrut rumah sakit milik Pemprov Jatim itu juga berbayar seharga Rp. 60 juta perorang.

“Kami juga menduga juga persatu orang yang direkrut diminta uang Rp. 60 juta berdasarkan temuan dari kami. Tuntutan itu kami meminta siapapun yang bermain di RS Muhammad Noer agar dipecat. Langkah berikutnya Kami akan demo lagi ke Dinkes Jatim,” tegasnya.

Sementara, Perwakilan RSUD Mohammad Noer bidang Kepegawaian Iwan membenarkan soal rekrutmen tenaga magang tidak transparan tersebut. Alasannya, karena bukan pegawai atau sudah kebijakan RS.

“Soal tidak transparan karena ini sekali lagi magang bukan pegawai, jadi menurut kami tidak perlu. intinya kebijakan ya. Kami akan review kembali bagaimana prosesnya jika dirasa harus melalui mekanisme itu,” paparnya.

Ia menegaskan, tidak ada rekrutmen berbayar seharga Rp. 60 juta perorang tersebut. jikapun terbukti ada salah satu pegawai yang menerima maka akan diberikan hukuman sesuai dengan regulasi yang ada.

“Saya secara pribadi berterima kasih untuk evaluasi. Dugaan yang disampaikan pihak Berat sangat salah mas, karena kami tidak pernah menerima uang mas. Ada yang sampai menyebut sampai Rp. 60 juta siapa yang menerima tidak tahu. Kalau terbukti pihak kami menerima akan kami punishment,” tegasnya. (Azm).

Protes Rekrutmen Anggota BPD, Warga Demo Kantor Kecamatan Torjun

Penjabat Bupati Kampar Lakukan PKS Bersama Penegak Hukum dan Rumah Sakit Nurlima Serta Universitas Prima Indonesia