Ketua Komisi III: Banggar-Timgar Sepakati Anggaran Infrastruktur Kepulauan Rp23 Miliar

Sumenep, Detektifjatim.com – Ketimpangan sektor infrastruktur di daratan dan kepulauan bakal segera teratasi. Pasalnya, badan anggaran (Banggar) DPRD Sumenep dan tim anggaran (Timgar) Pemkab Sumenep menggerojok anggaran infrastruktur untuk Kepulauan.

Banggar DPRD Sumenep dan Timgar Pemkab Sumenep menyepakati anggaran untuk infrastruktur kepulauan itu sebesar Rp23 Miliar. Anggaran itu direncanakan akan terealisasi tahun 2023 ini.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dul Siam mengatakan, adanya ketimpangan di sektor pembangunan antara daratan dengan kepulauan terutama pembangunan infrastruktur rusak sudah terjawab. Anggaran itu menindaklanjuti serap aspirasi masyarakat kepulauan pada masa reses yang mengeluhkan kerusakan infrastruktur jalan di kepulauan

“Kami banggar DPRD dan tim anggaran timgar Pemkab Sumenep merespon itu. Kami sepakat infrastruktur kepulauan digerojok dana Rp 23 Miliar. Banggar DPRD Sumenep menyetujui anggaran puluhan Miliar untuk pembangunan di wilayah kepulauan sehingga adanya ketimpangan pembangunan di Kepulauan sudah terjawab,” katanya.

Politisi PKB itu menambahkan, banggar DPRD dan Timgar Pemkab Sumenep sepakat menggelontorkan dana puluhan Miliar untuk mengurangi disparitas pembangunan daratan dan kepulauan.

“Tahun 2003 ini atas kesepakatan eksekutif dan legislatif (Bangar-Timgar) kita mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur di Kepulauan sekitar Rp23 miliar,” katanya.

Politisi asal Sapeken itu menjelaskan, i dikasi ketimpangan pembangunan di Kepulauan karena adanya kerusakan infrastruktur yang cukup parah di Kepulauan. Juga keluhan yang disampaikan rakyat saat ada kunjungan anggota DPRD.

Dulsiam meminta, besarnya anggaran tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat agar ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sehingga pekerjaannya di lapangan tidak seperti yang sudah terjadi sebelumnya.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami para anggota legislatif untuk mengurangi disparitas darat dan pulau. Sehingga ada keseimbangan pembangunan antara daratan dan kepulauan,” jelasnya

Dul Siam mengajak kepada semua pihak agar ikut serta mengawasi proses pembangunan yang dilakukan pemerintah. Khususnya, di kepulauan sehingga hasilnya bisa lebih maksimal sesuai harapan masyarakat. (*/rd)