Desa di Kecamatan Pragaan Diklaim Terdampak Kemiskinan Ekstrim, PMD: Terbatas Anggaran
SUMENEP, detektifjatim.com – Kemiskinan ekstrim yang terjadi di Kabupaten Sumenep khususnya Kecamatan Paragaan masih menjadi perbincangan hangat, sebab menurut informasi masih tercatat beberapa Desa mengalami kemiskinan ekstrim tersebut.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Paragaan Ismail Marzuki, mengatakan untuk menanggapi informasi tersebut pihaknya masih bingung dan takut informasi tersebut salah. Sebab dia baru tiga bulan per tanggal 24 Juni 2024 pindah ke Kecamatan Paragan.
“Untuk menanggapi informasi tersebut kami masih bingung. Kalau kami menyatakan benar, informasinya takut salah. Soalnya saya baru tiga bulan kemarin kesini, jadi untuk desa masih terbatas karena banyaknya kegiatan, karena itu kan by data statistik,” kata Ismail kepada wartawan detektifjatim.com, Rabu (03/07/24).
Ismail menambahkan data statistik nanti akan memvalidkan bahwa ada beberapa desa yang mengalami kemiskinan ekstrim. Tapi untuk lebih validnya lagi Kecamatan sebenarnya harus berkordinasi dengan Kepala Desa (Kades).
“Dan, Kades menyatakan bahwa di Desanya terjadi kemiskinan ekstrim apa tidak,” kata Ismail menambahkan.
Ismail mengaku sudah ada program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke Pemerintah Desa (Pemdes). Dan, pihak Kecamatan telah melakukan program-program namun terkendala kekurangan dana.
“Kalau terkait kemiskinan itu sudah ada program dari Pemerintah ke pemerintah desa. Sebenarnya kami sudah melakukan dari program-program yang lain tapi karena keterbatasan dana konsep dari kabupaten itu masih kurang, artinya kurang dari sisi dana” ungkapnya.
Ismail menambahkan bahwasanya kemiskinan ekstrim tersebut sudah menjadi perhatian nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah berusaha mengantisipasi melalui bantuan desa, seperti halnya bantuan langsung tunai (BLT)
“Kemiskinan ekstrim itu kan menjadi perhatian nasional sebenarnya mas. Cuma kami sudah berusaha mengantisipasi misalnya melalui bantuan desa, seperti halnya BLT,” ungkanya.
Ismail mengklaim sebagian sudah terjangkau. Sebagian yang lain masih terbatas anggaran untuk meminimalisirnya. Tetapi kalau secara maksimal pihaknya perlu kordinasi dengan pihak terkait.
“Baik dari pihak Desa atau Kabupaten. Karena memang kebijakan kita di Kecamatan ini terbatas. Karena masih ada Kabupaten mas,” pungkasnya (Vhi/Lia/ady)
Related posts
TERBARU
No Comments