Semrawut BPJS PBID Pamekasan, Sekkab Panggil BPJSKes, Demokrat Minta Evolusi Digitalisasi
Foto: Ismail (dua dari kiri) meminpin rapat di gedung paripurna DPRD Pamekasan (Dok/Detektif Jatim) PAMEKASAN, detektifjatim.com – Semrawut data Penerima Bantuan Iuran Darah (PBID) yang telah meninggal dunia terus berlanjut, kali ini Ketua DPC Demokrat Pamekasan buka suara, Senin (29/7/2024).
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pamekasan mengklaim hanya menerima data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang diusulkan melalui rekonsiliasi atau singkronisasi.
Merespons hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Ismail mengatakan, dugaan kasus Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang telah meninggal dunia tapi cair dana harus dievaluasi oleh Pemkab Pamekasan.
“Sebenarnya jika Pemerintah Daerah (Pemda) cerdas pendataan bukan diatas meja bisa kerjasama dengan densus ekonomi tiap tahun itu akurat karena datangnya ke rumah masih-masing. Kuncinya itu. Tapi sistem sekarang kan tidak,” paparnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan itu berpendapat, perlu adanya evaluasi. Jika tidak, dananya ditaruh ke rumah tidak layak huni (RTLH), itu lebih nampak dan bisa dirasa masyarakat. Artinya, semua sistem kependudukan itu seharusnya sudah terintegrasi. Bisa dideteksi kalau ada yang meninggal atau pindah domisili.
“Harus ada evolusi digitalisasi tanpa itu tak bisa. Maka dulu saya mengupayakan agar sistem diperbaiki. Berarti ini ada eror kan gitu, iya kenapa kemudian itu sudah meninggal masih dibayarkan kan begitu. Seharusnya sudah ya kuncinya di sistem enggak bisa tanpa sistem,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ismail menduga ada kelalaian disengaja dari pihak PBJS. Seharusnya data penduduk sudah masak di Pemerintah Kabupaten dalam artian di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes). Apalagi, anggaran 2023 berkisar antara Rp84-79 miliar. Selesaikan data dengan sistem.
“Maka akan segera selesai urusan ini. Meski ada tapi tidak parah sekarang ini. Akan dievaluasi semua, dikomunikasikan dengan leding sektor, kemarin BPJS sudah dipanggil sama Sekda,” jelasnya.
Ketua Fraksi Demokrat itu menegaskan semua harus kembali ke sistem biar jelas. Tiga hal, akte kematian, akte kelahiran dan pindah domisili masuk ke sistem sehingga ketemu titik terangnya,” tukasnya. (luq/ady)
Related posts
TERBARU
No Comments