PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia berinisial HR, setelah terbukti melanggar aturan izin tinggal. HR diketahui telah melebihi masa izin tinggal atau overstay selama 1.517 hari.

Deportasi terhadap HR dilakukan pada Rabu (28/10/2026), setelah petugas menemukan pelanggaran keimigrasian dalam kegiatan pengawasan di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.

Penindakan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan orang asing di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen HR.

Hasil pemeriksaan menunjukkan izin tinggal HR telah berakhir sejak 31 Agustus 2022. Dengan demikian, yang bersangkutan tercatat telah melakukan overstay selama 1.517 hari. Petugas kemudian mengamankan HR untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas pelanggaran tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Muttaqin, menetapkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Petugas Imigrasi turut mengawal HR hingga keberangkatan ke negara asalnya,” tuturnya, Rabu (30/10/26).

Sepanjang 2026, Imigrasi Pamekasan tercatat telah melakukan penindakan terhadap tujuh WNA terkait pelanggaran izin tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Muttaqin, menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing.

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan rutin, operasi gabungan, serta sinergi dengan masyarakat untuk mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian.

Imigrasi Pamekasan juga mengimbau seluruh WNA yang berada di Indonesia agar mematuhi ketentuan keimigrasian dan memastikan izin tinggal yang dimiliki tetap berlaku.

“Melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional, Imigrasi Pamekasan menegaskan komitmennya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara berdasarkan prinsip kebijakan selektif (selective policy) dalam keimigrasian,” tutupnya. (udi/ady).