x

Marak Plt, Direktur IDEA Beri Nilai Dibawah Lima Pada Bupati-Wabup Pamekasan

waktu baca 2 menit
Selasa, 7 Jul 2026 18:50 77 Moh Azmi

PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Direktur Indonesian Analisys politic And Policy Consulting (IDEA), Samhari turut berkomentar pedas atas maraknya kursi pimpinan OPD yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menyebut, banyaknya Plt di Pamekasan menjadi pertanda awal rusak atau mandeknya mesin birokrasi.

“Tidak mungkin selama dikomandani Plt akan melahirkan kebijakan yang muncul kecerdasan berfikir OPD,” katanya, Selasa (7/7/2026).

Kata Samhari, dengan banyak Plt menandakan peran optimalisasi jajaran samping seperti Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) belum maksimal.

Menurutnya, Baperjakat mengakselerasi keinginan pimpinan Bupati-Wabup tidak tertuang secara keseluruhan dalam nota kesepahaman yang dilakukan melalui rapat ataupun konsultatif dengan Baperjakatnya.

“Sampai detik ini kita tidak melihat apa yang dilakukan Bupati-Wabup adalah sebuah pelunasan janji pada saat kampanye politik ketika pencalonan, kami tidak melihat birokrasi modern ada di sistem birokrasi Pamekasan,” terangnya.

Sambung Samhari, apa yang dilakukan Baperjakat menjadi pertimbangan terbaik, pertimbangan ilmiah, dan pertimbangan berbasis kinerja.

“Agar capaian akselerasi itu sama, kalau tidak sama dalam kampanye politik itu harus menjadi tuntutan penuh masyarakat, kenapa terjadi seperti ini,” sambungnya.

Menurut Samhari, janji politik yang di usung sekian partai akan mengakselerasi pada bentuk sistem pemerintahan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten.

“Sampai detik ini kita tidak melihat itu, sehingga yang tampak mandeknya mesin birokrasi,” tuturnya.

Samhari berharap, dengan kepemimpinan Bupati-Wabup saat ini adalah jawaban yang sebetulnya daripada menyambut keinginan masyarakat

Tambah Samhari, jangan salahkan IDEA, apabila masyarakat dan IDEA menilai kebijakan Bupati-Wabup tidak mampu memberikan jawaban terbaik pada masyarakat.

“Indeks kepuasan masyarakat pada OPD yang sampai ini Plt, saya nyatakan angkanya dibawah standar dibawah lima, karena tidak mampu memberikan keinginan masyarakat,” tutupnya. (azm/ady).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x