Soroti Layanan Kesehatan, GMNI Pamekasan Geruduk Kantor Dewan

PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan gelar audiensi dengan DPRD Pamekasan, Kamis (21/5/2026) siang.

Audiensi ini dilandasi banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Ketua DPC GMNI Pamekasan, Syaifus Suhada meminta, solusi konkret atas persoalan BPJS yang non aktif kemudian berdampak langsung pada masyarakat miskin.

“Terutama mereka yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak, banyak warga tidak mampu tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan karena perubahan data desil dan kebijakan,” katanya.

Kata Syaifus Suhada, GMNI berharap skema Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa diadopsi di Kabupaten Pamekasan.

“Skema ini sangat penting diperhatikan, sebagai solusi bagi warga yang belum tercover BPJS atau JKN, sambil lalu proses pendaftaran atau reaktivasi BPJS berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pamekasan, Herman Hidayat menjelaskan persoalan reaktivasi erat kaitannya dengan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah pusat memberikan peluang bagi daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat miskin, khususnya penderita penyakit kronis.

“Pusat memberi peluang. Masyarakat dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, kanker, dan penyakit kronis lainnya bisa langsung didaftarkan kembali dan kepesertaannya bisa aktif dalam satu hari,” ucapnya.

Disaat yang sama, Ketua DPRD Pamekasan, H. Ali Masykur, menegaskan agar Dinas Sosial tetap melayani masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif, terutama dalam kondisi darurat.

Sambung Ali Masykur, masyarakat tidak menunda urusan administrasi kesehatan. Dalam artian, masyarakat diminta segera mengaktifkan BPJS sebelum sakit, bukan justru mendesak aktivasi saat sudah dalam kondisi membutuhkan perawatan.

“BPJS ini penting. Jangan menunggu sakit baru mengurus. Pemerintah sudah menyiapkan jalurnya, tinggal dimanfaatkan dengan baik,” tukasnya. (azm/ady).