Soal Wacana Merger dan Cover Surya Paloh di Tempo, DPD NasDem Bangkalan Minta Sanksi Tegas
Ketua DPD dan sejumlah kader Partai NasDem Bangkalan saat menggelar konferensi pers (Dok. Moh Iksan) BANGKALAN, detektifjatim.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bangkalan angkat suara terkait polemik sampul Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh serta mengaitkannya dengan wacana merger dengan Partai Gerindra.
DPD NasDem Bangkalan menilai, pemberitaan tersebut tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga berpotensi menggiring opini publik yang keliru terhadap arah politik partai. Terlebih, penggunaan istilah “merger” dinilai tidak tepat dan cenderung menyesatkan.
“Ini bukan sekadar pemberitaan biasa. Kami melihat ada framing yang merugikan dan melukai perasaan kader. Seolah-olah NasDem akan melebur dengan partai lain, padahal itu tidak pernah menjadi sikap resmi partai,” ujar ketua DPD NasDem Bangkalan, Mohammad Nasih Aschal, Rabu (15/04/2026).
Polemik tersebut memicu reaksi keras dari kader di berbagai daerah, termasuk di Bangkalan. Mereka menegaskan bahwa Partai NasDem tetap solid dan berkomitmen terhadap garis perjuangan restorasi, tanpa ada agenda merger dengan partai politik manapun, termasuk Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
DPD NasDem Bangkalan pun mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta adanya tindakan tegas terhadap media yang dinilai menyebarkan informasi tidak berimbang, termasuk melalui Dewan Pers.
“Kami mendorong agar ada sanksi tegas. Ini penting agar ke depan tidak ada lagi pemberitaan yang merugikan dan mencederai nama baik partai,” tegasnya.
Selain itu, DPD NasDem Bangkalan juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera mengambil langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut.
Menurut mereka, langkah hukum diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap marwah partai sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi yang tidak akurat.
“Kami menunggu arahan DPP, namun kami berharap langkah hukum segera ditempuh agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya. (San)
Related posts
Pos Terbaru
________________
________________
No Comments