Pemkab Sumenep Teguhkan Komitmen Antikorupsi melalui Penandatanganan Pakta Integritas
Bupati Sumenep bubuhkan tandatangan untuk terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Sumenep, detektifjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi oleh para pimpinan perangkat daerah.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen moral sekaligus administratif dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Setiap pimpinan perangkat daerah harus benar-benar memahami dan menghayati makna komitmen ini. Jangan hanya berhenti pada tanda tangan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel,” tegasnya dalam Rapat Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Kantor Bupati, Selasa (19/08/2025).
Pakta integritas, lanjutnya, merupakan wujud kesungguhan seluruh perangkat daerah untuk menjunjung tinggi nilai integritas, etika jabatan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
Dengan demikian, ASN di lingkungan Pemkab Sumenep diharapkan semakin memahami prinsip integritas dan berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumenep bersama Sekretaris Daerah, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bagian, hingga camat menandatangani pakta integritas dan komitmen antikorupsi secara simbolis.
Bupati juga menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap implementasi pakta integritas di setiap perangkat daerah. Hal ini bertujuan memastikan seluruh jajaran benar-benar menerapkan prinsip integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta memberikan layanan publik.
“Evaluasi secara berkala harus dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah sebagai upaya membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan benar-benar melayani kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati. (*/ady)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments