SUMENEP, Detektifjatim.com – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) melalui operasi gabungan di Kabupaten Sumenep, Rabu hingga Kamis (21–22/10/2026).
Operasi tersebut menyasar sejumlah lokasi, mulai dari sektor usaha hingga lingkungan pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Sumenep sesuai dengan izin tinggal serta ketentuan keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Muttaqin menyampaikan, operasi gabungan merupakan bagian dari upaya pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
Menurutnya, pengawasan langsung di lapangan penting dilakukan agar keberadaan maupun kegiatan orang asing dapat terpantau dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, petugas menyasar sebuah usaha tambak udang di Kecamatan Talango yang diketahui milik seorang WNA berkewarganegaraan.
Dari hasil pemeriksaan, dokumen keimigrasian yang bersangkutan dinyatakan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Dengan demikian, tidak ditemukan ketidaksesuaian antara izin keimigrasian dan aktivitasnya di lokasi tersebut.
Pengawasan kemudian berlanjut ke Universitas Wiraraja Sumenep pada Kamis (22/10/2026). Petugas melakukan pemeriksaan langsung ke asrama untuk memastikan keberadaan mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di kampus tersebut.
Dalam kesempatan itu, pihak universitas juga diimbau agar aktif memantau masa berlaku izin tinggal mahasiswa asing. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran, terutama izin tinggal yang telah berakhir atau overstay.
Muttaqin menegaskan, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab Imigrasi, tetapi juga membutuhkan peran aktif pihak yang mempekerjakan, menaungi, maupun menjadi tempat keberadaan WNA.
Ia berharap koordinasi dengan berbagai pihak terus diperkuat sehingga setiap aktivitas orang asing di wilayah kerja Imigrasi Pamekasan dapat terpantau dan berjalan sesuai aturan.
“Melalui operasi gabungan tersebut, Imigrasi Pamekasan berkomitmen meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan, sekaligus memastikan penegakan aturan keimigrasian berjalan profesional dan terukur,” ujar Muttaqin. (udi/ady).



Tinggalkan Balasan