PC PMII Lumajang Apresiasi Dishub Terapkan Perbup 32/2024 di Pos Jatian, Tagih Penindakan Berkelanjutan
(Dok/Detektif Jatim) Ketua Umum PC PMII Lumajang Syaiful Hadi memimpin rekan-rekannya dalam audiensi soal perbup 32/2024 LUMAJANG, detektifjatim.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lumajang mengapresiasi langkah berani Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang menertibkan armada truk pasir di pos pantau Jatian, Senin,(12/01/2026). Namun, mahasiswa menekankan pengawasan berkesinambungan di lapangan.
Pengetatan di titik Jatian, yang menyasar kewajiban penggunaan terpal serta kepatuhan jam operasional, dinilai sebagai buah nyata dari rangkaian audiensi yang dilakukan PC PMII Lumajang sebelumnya. Penertiban ini merupakan mandat langsung dari Perbup Nomor 32 Tahun 2024 tentang tata kelola angkutan barang tambang.
Ketua PC PMII Lumajang Saiful Hadi mengungkapkan aksi petugas di lapangan adalah cermin dari wibawa regulasi. PMII Lumajang, kata Hadi, mengapresiasi ketegasan petugas di pos jatian tersebut.
“Kami beri jempol untuk ketegasan petugas di Pos Jatian hari ini. Ini membuktikan bahwa desakan kami mengenai implementasi Perbup no.32 Tahun 2024 mulai diwujudkan dalam langkah konkret, bukan sekadar komitmen di atas meja audiensi,” tuturnya.
Namun, di balik dukungan tersebut, PMII menyisipkan catatan krusial. Organisasi mahasiswa itu menggarisbawahi, ujian sesungguhnya bagi pemerintah daerah adalah menjaga agar penindakan ini memiliki napas panjang dan tidak berhenti saat sorotan publik mereda.
“Apresiasi ini adalah dukungan moral. Namun pengawalan kami tetap berjalan. Kami menagih kontinuitas penegakan aturan ini. Jangan sampai ini hanya menjadi gerakan reaktif atau formalitas pasca-audiensi. Kehadiran petugas harus menjadi standar permanen demi menjamin keselamatan masyarakat Lumajang” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PC PMII Lumajang memastikan akan terus menerjunkan tim untuk melakukan monitoring mandiri di titik-titik rawan. PC PMII, kata Hadi, berharap prosedur wajib terpal dan pembatasan jam operasional benar-benar mengakar menjadi budaya baru di sektor angkutan tambang Lumajang.
“Jika di kemudian hari pengawasan ini kembali mengendur, kami tidak akan segan untuk menagih janji pemerintah. Keselamatan masyarakat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun,” ancamnya. (c1/ady)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments