(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Friday, 14 Jun 2024
x

SiLPA APBD Sumenep 2023 Juara Satu se-Madura, Politisi PKB: Perencanaan Pemkab Gagal

2 minutes reading
Wednesday, 5 Jun 2024 13:30 0 17 detektif_jatim

MADURA, detektifjatim.com – Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) APBD Sumenep tahun anggaran 2023 juara satu se-Madura. Jumlahnya mencapai Rp453,92 Miliar. Angka itu tertinggi dibanding dengan tiga Kabupaten lain di Madura

Penelusuran wartawan detektifjatim.com SiLPA APBD Kabupaten tetangga, Pamekasan relatif lebih kecil yaitu Rp120,88 Miliar. Kabupaten Sampang juara dua dengan angka SiLPA Rp347,12 Miliar

Sementara Kabupaten Bangkalan menyisakan anggaran tak terpakai pada tahun anggaran 2023 dengan nominal Rp147,42 Miliar. Padahal, secara umum APBD empat Kabupaten di Madura rata-rata sama, diatas Rp2 Triliun.

Tingginya SiLPA di Kabupaten Sumenep disinggung politisi PKB Abu Hasan. Legislator yang juga juru bicara (Jubir) badan anggaran (Banggar) DPRD Sumenep menyebut Pemkab Sumenep gagal dalam perencanaan APBD. Salah satunnya, perencaanaan belanja pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep.

“Banggar merasa berkewajiban memberikan saran agar Pemkab serius. Perlunya perbaikan dalam perangkaan perencanaan, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” singgung Abu Hasan dalam sidang paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Senin, (03/06/24)

Abu menambahkan, Banggar menekankan pentingnya penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, pangkat, tunjangan tambahan, dan mutasi pegawai dengan maksimum acress (cadangan gaji) sebesar 1% untuk OPD beranggaran besar. Dan, 2% untuk OPD beranggaran kecil.

Mantan Caleg DPR RI itu menyarankan pentingnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya, menciptakan kemandirian keuangan daerah dengan terus berkreasi dan berinovasi.

“Besarnya SiLPA menunjukkan bahwa sejumlah besar anggaran tidak terserap dengan baik, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan kegiatan oleh Pemkab,” singgungnya.

Padahal, kata putra Kepulauan Sumenep itu , diskusi bersama telah dilakukan Banggar dengan beberapa dinas terkait untuk membahas kendala yang menyebabkan tingginya SiLPA APBD 2023.

“Untuk mencapai masyarakat Sumenep yang makmur dan sejahtera penting sinergitas dan keharmonisan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efesiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menanggapi santai pernyataan Banggar DPRD, menurut Politisi PDI Perjuangan itu saran dari Banggar DPRD merupakan masukan berharga untuk penyempurnaan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD di masa mendatang. (san/fai/luq/hal/rd)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA
x