Komersilkan Lahan Mangrove Demi Tambak Garam, Pemuda Nusantara Demo Bupati Sumenep

SUMENEP, detektifjatim.com – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Jawa Timur melakukan demontrasi pengurusakan lahan Mangrove Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, di depan kantor Bupati Sumenep, Senin (13/05/2024).

Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap Bupati Sumenep Achmad Fauzi yang abai menjaga lingkungan hidup untuk kebutuhan komersil.

Asal-usul demonstrasi tersebut dipicu oleh perusakan ekosistem mangrove di daerah Pragaan Laok untuk lahan tambak garam dan investor tanpa memperhatikan kelestarian alam.

“Kami menyampaikan hari ini Pemerintah Kabupaten Sumenep lepas tangan terhadap persoalan pengrusakan hutan lindung yang berada di Pragaan,” kata korlap aksi Moh. Choirul Anam

Choirul Anam mengatakan, hutan yang seharusnya dilestarikan malah dimusnahkan. Pembabatan kawasan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Diantaranya, kata Choirul, diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

“Ini adalah bentuk kejahatan ekologis, mangrove yang merupakan hutan bakau, habitat tumbuhan dan hewan sekaligus pagar alam untuk menjaga garis bibir pantai agar tidak terjadi abrasi malah ditebang secara brutal!” seru korlap aksi

Gerakan serentak mahasiswa tersebut merupakan langkah taktis karena pemerintah tuli terhadap aspirasi mereka.

“Sudah sejak Februari 2024 lalu kami melemparkan informasi adanya pengrusakan kawasan mangrove kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, tetapi sampai saat ini tidak ada lagi tindak lanjutnya maupun penanganan yang dilakukan dari pihak DLH Sumenep,” ujarnya

Bahkan, mahasiswa, sampai melayangkan surat audiensi dua minggu yang lalu. Namun tidak ada satupun dari perwakilan Pemkab Sumenep yang mau menemui mahasiswa.

Kekecewaan berlanjut karena Bupati sebagai tokoh sentral tidak pernah memberikan atensi terhadap demonstrasi menjaga lingkungan hidup.

“Bukan hanya kali ini, sejak kemarin kami merasa Bupati maupun DLH Sumenep tidak mau menangani permasalahan tersebut sehingga alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak garam pun mereka biarkan,” kata Syafiq, orator lainnya.

Syafiq menambahkan, salah satu fungsi dari DLH sendiri adalah mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup. Apalagi kasus ini sudah naik dan diketahui oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Bupati Sumenep hanya mementingkan konten daripada mengatensi kejahatan ekologis yang terjadi di Kedaton Sumenep”. Kata pemuda itu

Sayangnya, konfirmasi wartawan detektifjatim.com kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Arif Susanto tidak ada respon lanjutan. WhatsApp yang disampaikan hanya dijawab “Waalaikum salam” katanya. (lia/rd)