Fraksi PPP Khawatir Timgar Munculkan Anggaran Wamira Mart, Bupati Pamekasan: Itu Untuk Fasilitas Masyarakat

Pamekasan, Detektifjatim.com – Salah satu program unggulan Bupati Pamekasan Badrut Tamam dalam membangun perekonomian masyarakat yakni melalui program Warung Milik Rakyat (Wamira Mart). Beberapa waktu lalu, program tersebut dinilai tidak mempunyai dampak dalam perekonomian masyarakat oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan.

Hal tersebut di ungkapkan Abd. Rosyid Fansori. Saat rapat paripurna dalam pernyataan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pamekasan. Menurutnya, program Wamira Mart dalam kurun waktu dua tahun terakhir menjadi pusat perhatian masyarakat dan para aktivis.

Read Also

2 month ago

Imam Nahrowi Singgung APBD dan Demo Kader di Harlah PMII ke 64

43 detektif_jatim

Pesalnya, banyak program Wamira yang dianggap tidak mempunyai dampak dalam perekonomian masyarakat dan bahkan menjadi pusat perhatian aparat penegak hukum dikarenakan program yang digelontorkan belum berkesesuaian dengan juklak dan juknis yang dibuat oleh pemerintah.

“Sangat disayangkan ketika program unggulan tersebut ternyata tidak berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Maka perlu kiranya untuk dikaji ulang,” ugkapnya, Senin (12/6/2023) lalu.

Bahkan, Dalam pembahasan eksekutif dan legislatif disepakati untuk dihapus pada APBD tahun 2023. Dan tidak memunculkan kembali pada anggaran tahun 2023. Pria dari fraksi PPP meminta pemerintah agar konsisten LKPJ tahun 2022 untuk tidak memunculkan kembali program Wamira dalam anggaran 2023.

Read Also

1 year ago

Pemkab Sampang Target Masifkan Infrastruktur Kota Hingga Pelosok Desa

109 detektif_jatim

Menanggapi pandangan umum fraksi di bidang ekonomi. Bupati Pamekasan Badrut Tamam menganggap kalau program Wamira Mart bertujuan untuk memberikan fasilitas produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), guna mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

“Program Wamira ini bertujuan untuk memfasilitasi produk UKM dalam rangka mewujudkan serta mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat (pelaku UMKM) terutama dalam memberikan kemudahan akses pemasaran produk UMKM. Namun demikian program tersebut perlu adanya penyempurnaan baik dari sisi manajemen serta pengelolaan yang rencananya akan dikelola oleh BUMD,” ungkapnya. Rabu (21-06-23). (udi/rd)