Komisi E DPRD Jatim Sebut Lembaga Pendidikan di Desa Dianaktirikan

PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Anggota Komisi E DPRD Pamekasan Mathur Husyairi menyebut lembaga pendidikan di Kota dan Desa jomplang. Utamanya, lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag)

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan, lembaga pendidikan dibawah naungan Kemenag di Desa dan Kota tidak seperti yang diharapkan. Fakta dilapangan lembaga pendidikan di desa seperti anak tiri.

“Misalnya, sekolah diniyah di desa-desa yang paling hanya mendapat Bosda Madin. Guru ngajinya juga tidak diperhatikan,” kata Mathur dalam acara workshop kurikulum merdeka belajar, di aula UIM Pamekasan, Ahad (20/08/23)

Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi anak tiri adalah Universitas Islam Madura (UIM). Akses mendapatkan perhatian yang sama ke Kementrian Agama hanya orang-orang tertentu saja.

“Kalau bukan karena lobi bagus, sulit lembaga yang dibawah naungan Kemenag mendapatkan bantuan operasional, bantuan fisik dan prasarana,” ujarnya.

Padahal, kata calon Magister itu, apa yang tidak dimiliki lembaga pendidikan seperti pesantren. Mulai Wakil Presiden (Wapres) yang kiai, Menteri Agama (Menag) yang juga berlatar belakang pesantren.

“Gubernurnya kader Muslimat, Bupatinya kader PMII. Hanya pertanyaannya, singkron tidak dunia pendidikan Islam, dunia pendidikan pesantren yang tradisional ini?. Makanya, inilah pentingnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan,” ujarnya.

Detektifjatim.com berupaya mengkonfirmasi Kepala Kemenag Pamekasan Mawardi namun belum ada respon. Pesan aplikasi WhatsApp juga tidak ada balasan. (*/rd)