LBH Pusara Soroti Perjadin Fiktif hingga Dana Pokir DPRD Pamekasan, Alfian: Diatensi KPK

PAMEKASAN, detektifjatim.com — Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan didesak transparan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusara.

Mereka mendesak agar data terkait nama-nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran penggunaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) segera dibuka ke publik.

Baca Juga

2 hari  lalu

KNPI Jatim Dukung Polres Pamekasan Proses Hukum Terduga Pemerkosa Disabilitas Pakong

351 Jurnalis

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur LBH Pusara, Marsuto Alfianto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Peradi Madura Raya, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah oknum anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran serius berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mohon Pemda dan DPRD membuka data terkait dengan anggota dewan yang diduga terlibat dalam temuan BPK tentang pelanggaran penggunaan anggaran APBD,” tegas Alfian, menyoroti pentingnya akuntabilitas publik.

Baca Juga

1 hari  lalu

Target Utama Berhasil Kabur, Polisi Gerebek Markas Narkoba di Proppo Pamekasan

117 Jurnalis

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi itu merinci, dugaan pelanggaran tersebut mengarah kepada sejumlah oknum, termasuk di antaranya di lingkungan Komisi IV DPRD Pamekasan.

Setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi sorotan tajam Alfian.

Pertama, dugaan perjalanan dinas fiktif atau mark-up. Dijelaskan, terdapat oknum wakil rakyat di Komisi IV DPRD Pamekasan diduga melakukan pelanggaran terkait alokasi anggaran perjalanan dinas.

Kedua, dugaan penerimaan honor ilegal. Dalam penelusuran Alfian, ditemukan adanya penerimaan honor oleh anggota dewan yang secara regulasi tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

“Temuan BPK ini bahkan dilaporkan telah mendapat atensi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkapnya.

Ketiga, permasalahan Dana Pokir 2025. Alokasi dana pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2025, ujar Alfian, turut menjadi temuan BPK yang kini juga diawasi ketat oleh KPK.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Pamekasan masih belum membuahkan hasil.

Baik Bupati Pamekasan Kholilurrahman maupun Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur belum memberikan tanggapan atas pesan singkat WhatsApp. Termasuk panggilan telepon yang dikirimkan hingga pukul 19.56 WIB. (*/azm).