PAMEKASAN, detektifjatim.com – Beredar surat permohonan bantuan dana dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di sejumlah instansi pemerintah Pulau Madura.
Surat tersebut tampak mencatut logo resmi KNPI pada bagian kop dan stempel.
Dalam surat bernomor 125/SP/KNPI/X/2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditujukan kepada Sekda Pamekasan.
Surat tersebut ditandatangani oleh sosok bernama Hamdani Rizal sebagai Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.
Nominal permohonan dana pada surat yang beredar tidak sedikit, yakni mencapai Rp15.000.000 untuk dalih acara pertemuan antar aliansi, LSM, dan media di Malang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Pamekasan, Haidar Ansori, angkat bicara dan membantah keras keberadaan organisasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan, tidak pernah ada organisasi bernama LSM KNPI Indonesia.
“Kami tegaskan, tidak ada organisasi bernama LSM KNPI Indonesia di Madura, khususnya di Pamekasan. Itu murni pencatutan nama dan logo,” ujar Haidar Ansori saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Haidar menjelaskan, secara kelembagaan KNPI adalah wadah berhimpun organisasi kepemudaan (OKP), bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menurutnya, organisasi yang sah dan diakui secara konstitusional di daerah adalah DPD KNPI yang mengantongi legalitas hukum lengkap.
“Yang resmi dan sah adalah DPD KNPI. Legalitas kami jelas dan lengkap, mulai dari pengesahan Kemenkumham hingga hak cipta resmi atas logo KNPI yang dipakai secara sepihak dalam surat tersebut,” tegasnya.
Atas beredarnya surat mencurigakan tersebut, Haidar mengimbau seluruh kepala dinas, instansi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat di Pamekasan dan seluruh kabupaten di Madura untuk tidak melayani permintaan dana tersebut.
“Jangan sampai ada instansi atau pihak mana pun yang terkecoh dan dirugikan. Jika ada oknum yang membawa surat mengatasnamakan LSM KNPI, silakan abaikan, konfirmasi ke pengurus DPD KNPI resmi, atau laporkan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya. (azm/ady).



Tinggalkan Balasan