KemenPAN-RB Turunkan Nilai Pelayanan Publik Bangkalan 190, Fraksi PAN: Berdampak pada Alokasi Pendanaan

BANGKALAN, detektifjatim.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan mengkritik keras merosotnya kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Penurunan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi alokasi pendanaan dari pemerintah pusat.

Read Also

1 week ago

Disperta KP Sampang Diguncang Isu Korupsi Berjamaah, Demonstran: Negara Kalah Lawan Oknum

128 detektif_jatim

Sorotan Fraksi PAN muncul menyusul hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026.

Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Bangkalan tercatat berada di peringkat 190 nasional dengan indeks 3,78 dan hanya masuk kategori B.

Capaian itu menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, Bangkalan masih berada di peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan meraih predikat A-.

Read Also

2 week ago

Bupati Lumajang Resmikan Rehab Alun-alun Senilai Rp3,6 M, Fasilitas Air Minum Gunakan Teknologi RO

158 detektif_jatim

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin, menegaskan bahwa hasil PEKPPP bukan sekadar angka administratif, melainkan indikator konkret kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

“Penurunan nilai PEKPPP ini harus menjadi alarm keras. Selain mencerminkan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, kondisi ini juga bisa berdampak pada kepercayaan pemerintah pusat, termasuk dalam penentuan alokasi pendanaan,” kata Solihin.

Menurutnya, pemerintah pusat menjadikan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas dan kredibilitas pemerintah daerah. Daerah dengan nilai rendah berisiko kehilangan peluang dukungan anggaran maupun program strategis.

Solihin menjelaskan, PEKPPP merupakan instrumen resmi negara yang memiliki dasar hukum kuat, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2023. Karena itu, hasil evaluasi tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan nyata.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan agar penempatan dan rotasi jabatan di lingkungan birokrasi dilakukan berbasis kompetensi. Faktanya, masih banyak jabatan strategis yang tidak sesuai kapasitas, dan sekarang dampaknya terlihat jelas pada hasil penilaian nasional,” ujarnya.

Fraksi PAN pun mendesak Bupati Bangkalan Lukman Hakim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama OPD yang menjadi lokus pelayanan publik langsung kepada masyarakat.

“Jika kinerja OPD tidak maksimal, kepala daerah harus berani bertindak tegas. Penurunan nilai PEKPPP ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut masa depan tata kelola dan keuangan daerah,” tegas Solihin.

Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangkalan. Ketua Fraksi Demokrat, Fadhur Rrosi, menilai kemerosotan kinerja pelayanan publik merupakan tanggung jawab kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan.

“Di masa Pj Bupati nilainya A-, sekarang turun menjadi B. Ini bukan kebetulan, ini tanggung jawab Bupati Bangkalan,” ucapnya. (san/ady)