Komisi IV DPRD Pamekasan Gelar Rapat Koordinasi Bahas Klarifikasi Non Cut Off BPJS Kesehatan

Pamekasan, detektifjatim.com — Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan pada Jumat (3/1/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, ini membahas klarifikasi terkait kebijakan Non Cut Off dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Pamekasan.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti sejumlah persoalan teknis dan administratif yang muncul akibat penerapan sistem Non Cut Off, terutama yang berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat dan mekanisme pembayaran klaim antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi IV, Halili, menegaskan bahwa rapat ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan kebijakan pelayanan kesehatan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan Non Cut Off ini tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pamekasan. Semua pihak harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Halili.

Pihak Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan penjelasan terkait mekanisme teknis pelaksanaan Non Cut Off, termasuk sistem verifikasi data peserta, serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembiayaan dan penanganan data kepesertaan.

Rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain perlunya sinkronisasi data antara Dinas Kesehatan, BPKPD, dan BPJS Kesehatan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan program JKN di Kabupaten Pamekasan berjalan lancar tanpa mengurangi hak pelayanan masyarakat. (luq/ady)