Preskon KPK Tanpa Koordinasi, Ketua DPRD Pamekasan Sebut Pernyataan Bupati Miskomunikasi

PAMEKASAN, detektifjatim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ali Masykur membantah statement yang diucapkan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman saat menggelar konferensi pers (preskon), Sabtu (19/7/2025) kemarin.

Bantahan itu disampaikan Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur usai Rapat Paripurna RPJMD, Senin (21/7/2025) sore.

Kata Ali Masykur, sejumlah pernyataan yang disampaikan Bupati Pamekasan pada media usai diundang KPK tidak mencerminkan substansi sebenarnya dari pertemuan dengan lembaga tersebut.

Read Also

12 hour ago

POLRI MENITI JALAN TERJAL?

23 detektif_jatim

“Semua pimpinan kepala daerah seluruh Indonesia itu diundang. Kemudian saudara Bupati berbicara di media saya kira kurang pas, karena saudara Bupati tidak full mengikuti,” katanya.

Politisi PPP itu mengatakan, yang mengikuti full penjelasan KPK adalah pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Pamekasan.

“Sehingga materinya tidak terlalu match dengan apa yang ditanyakan media dengan jawabannya. Ada miskomunikasi,” tambahnya.

Read Also

2 day ago

Isteri Bupati Sumenep Ingin Masyarakat Makan Ikan Tiap Hari

49 detektif_jatim

Ali Masykur menerangkan, permintaan KPK dari hasil pertemuan itu disampaikan melalui paripurna internal untuk di sosialisasikan.

“Sudah kami sosialisasikan barusan, makanya tertutup,” terangnya.

Kata Ali Masykur, sejumlah pernyataan yang dilontarkan KPK, diantaranya pemotongan dana kapitasi di Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta untuk ditindaklanjuti.

Kemudian, sambung Ali Masykur, KPK menyebut pembelian bulpen seharga Rp6 ribu Dispendukcapil dan pembangunan proyek jalan di Pamekasan yang lebih banyak pavingisasi.

“Termasuk yang koperasi. Bukan Rp4 Miliar. Kalau dihitung semua jumlahnya Rp4 Miliar. saya klarifikasi statement saudara Bupati, itu sudah diaudit inspektorat dan BPK Rp1 Miliar bukan Rp4 Miliar,” sambungnya.

Ali Masykur menuturkan, persoalan koperasi itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyampaikan dan tidak ada kejanggalan.

“BPK sudah menyampaikan, uangnya ada. Koperasinya ada dan tidak ada masalah. Waktu penyampaian saudara Bupati tidak ada, karena ke kamar kecil,” tutupnya.

Senada dengan Ali Masykur, anggota Komisi I DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur secara terbuka mempertanyakan pola komunikasi yang dibangun oleh kepala daerah.

“Apakah memang pola komunikasi yang dibangun seperti itu? Ayo, saya sambut baik apa yang dilakukan, dengan sistem yang baik atau saling senggol, ayok,” tantangnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyampaikan, tidak bisa memberikan komentar karena ada kunjungan dari Komisi A DPRD Jawa Timur.

“Jangan sekarang ya, ada kunjungan komisi A DPRD Jawa Timur,” ucapnya usai mengikuti Rapat Paripurna RPJMD. (azm/ady).