SiLPA Tinggi Jadi Penyebab Kemiskinan, SAKA: Fauzi-Eva Tidak Layak Pimpin Sumenep

SUMENEP, detektifjatim.com – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021-2024 diklaim menjadi penyebab kemiskinan tinggi di Kabupaten Sumenep. Kegagalan menjalankan program Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) itu menjadi indikator Fauzi-Eva tidak layak menjadi pemimpin Sumenep

Aktivis SAKA Indonesia Sumenep Miftahul Arifin mengatakan, keberadaan SiLPA yang tinggi merupakan indikasi dari ketidak becusan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan APBD. Sehingga serapan anggaran yang seharusnya dapat diorientasikan pada upaya pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi tidak optimal.

Read Also

11 month ago

Pj Bupati Bangkalan Lantik 159 Kepala Sekolah dan 29 Tenaga Fungsional

177 detektif_jatim

“Tentu tersumbatnya serapan APBD di Kabupaten Sumenep menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan masyarakat Sumenep. Termasuk dalam hal kemiskinan yang ini terkonstruksi dalam agenda kebijakan pemerintah daerah yang dipimpin Fauzi-Eva,” ujar Miftah dalam keterangan tertulis, Rabu (31/07/2024)

Miftah mengklaim mengelola APBD secara serampangan sama halnya dengan merawat kemiskinan dan menjegal rakyat menuju kesejahteraan. Sebagaimana tujuan utama dalam optimalisasi pengelolaan APBD dalam suatu prinsip keberadaan otonomi daerah.

“SiLPA ini harus di nol kan. Karena sangat kontraproduktif dengan proses dan tujuan dari penganggaran APBD itu sendiri, yang tentu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Read Also

1 year ago

630 Bacaleg Berebut 45 Kursi Dewan

185 detektif_jatim

Aktivis asal Pulau Sapeken itu menambahkan, fenomena tingginya SiLPA 2021-2023 sebenarnya merupakan potret paling komprehensif bahwa Achmad Fauzi sebenarnya tidak layak memimpin Sumenep. Jika ditinjau dari sisi kebijakan fiskalnya.

“Ya Bupati Fauzi khususnya sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Sumenep dan pembantu-pembantunya (OPD) pada umumnya, serampangan dan terkesan tak paham mengelola anggaran. Dan itu sangat merugikan rakyat,” paparnya

Wartawan detektifjatim.com beruya konfirmasi Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep Fardiansyah. Sayang, konfirmasi yang disampaikan via WA tidak ada respon.

Sebelumnya SAKA Indonesia Sumenep merilis tingginya SiLPA APBD Sumenep dari 2021 sampai 2024. Serapan anggaran 2021 Rp2.390.690.707.126,47 (Rp2,3 Triliun) atau 88,56% dari total APBD sebesar Rp2.699.540.796.984,00 (Rp2,6 Triliun).

Sedangkan pada tahun 2022 APBD Sumenep naik menjadi Rp2.752.723.076.208,00 (Rp2,7 Triliun, Red) tapi hanya terealisasi 85,90% atau sebesar Rp2.364.552.041.997,17 (Rp2,3 Triliun, Red) saja.

Kemudian pada tahun anggaran 2023 APBD Bumi Sumekar naik lagi menjadi Rp2.892.381.009.858,00 (Rp2,8 Triliun, Red) tapi tidak mampu menghabiskan anggaran yang sudah direncanakan. Pemkab hanya mampu merealisasi sebesar 89,80% atau Rp2.597.264.241.457,00 (Rp2,5 Triliun, Red).

Sedangkan per 22 Juli 2024 realisasi belanja daerah Kabupaten Sumenep hingga triwulan ke-2 hanya mencapai sebesar 43.56% atau Rp1.2 triliun dari anggaran APBD Sumenep sebesar Rp2.7 triliun.

“Artinya, potensi penurunan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep masih akan terjadi apabila kinerja dan serapan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep hanya stagnan saja,” paparnya.

Pria asal Kecamatan Sapeken itu menambahkan, dari penjelasan pos-pos pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat SiLPA sebesar Rp416.633.608.769,53 (Rp416 Miliar)

SiLPA 2022 itu, kata dia, terjadi kenaikan sebesar Rp4.630.133.746.81 (Rp4 Miliar) dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang hanya sebesar Rp412.003.475.022,72 atau naik 1,12%.

Sementara Tahun Anggaran 2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp411.542.023.795,53.

“Terjadi penurunan sebesar Rp5.091.584.974.00 (Rp5 Miliar) atau 1,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp416.633.608.769,53 (Rp416 Miliar). Namun hal tersebut tidak terjadi secara signifikan yang menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak mempunyai inovasi dalam merealissasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (*/ady)