Hampir Rp1 Triliun, TAPD Sumenep Diduga “Gelembungkan” realisasi SILPA APBD 2024

SUMENEP, detektifjatim.com – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sumenep diduga “menggelembungkan” realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 2024. Nilai tersebut naik drastis dari laporan 7 Juli 2024

Berdasarkan penelusuran detektifjatim.com  laporan per 7 Juli 2024 itu realisasi SiLPA APBD 2024 masih di angka 0,00 M. Sedangkan pagu SILPAnya sebesar Rp264,22 Miliar.

Namun, per 3 September 2024 realisasi SILPA naik drastis menjadi Rp747,71 M atau hampir Rp1 Triliun dengan pagu anggaran Rp262,22 M. Alhasil, kenaikan angka itu hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja.

Jika dibandingkan dengan realisasi SILPA APBD 2023 masih kalah kecil. Realisasi SiLPA APBD 2023 dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati Sumenep di sidang paripurna, Senin (03/06/2024), sebesar Rp411.542.023.795,53 (Rp411,5 Miliar) dengan pagu anggaran Rp242,79 M.

Meski laporan Bupati Sumenep realisasi SiLPA 2023 sebesar Rp411,5 M, tidak lantas membuat TAPD menggunakan pagu anggaran Rp411,5 Miliar melainkan Rp262,22 M di tahun 2024.

Wawancara wartawan detektifjatim.com dengan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) BPPKAD Sumenep Fardiansyah mengatakan pada saat 2023, TAPD belum bisa bisa memastikan Silpa 2024. Makanya, TAPD menggunakan estimasi dasar.

“Pada saat 2023 pasti kita belum tahu kan silpa kita 2023 itu berapa. Makanya untuk APBD di 2024 itu menggunakan estimasi. Dasar estimasinya, data-data tahun sebelumnya kita lihat,” ucapnya.

Dian, panggilan akrabnya menjelaskan, TAPD memetakan potensi program yang kemungkinan tidak selesai pada 2023. Selanjutnya diagendakan di tahun berikutnya.

“Maka kita mengasumsikan pada angka itu, Rp200 sekian itu (Rp262,22 M). Bukan 411. Bukan, karena belum tahu kan, belum tentu Rp411 (Miliar) juga kan, bisa jadi Rp412 (Miliar), bisa jadi Rp400 (Miliar), atau mungkin bisa Rp350 (Miliar). Nah nanti di perubahan APBD di 2024, yang tadinya 200 sekian, dirubah menjadi 411 di 2024,”ucapnya

Dian mengaku pagu SiLPA APBD itu merupakan perubahan anggaran keuangan (PAK). Perubahannya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan telah disetujui DPRD kemudian dibuat peraturan daerah (Perda)

“APBD ini kan di PAK. Disitu kita sudah kuat, kuatnya apa? Telah diaudit oleh BPK, sudah dibahas dengan Dewan dalam bentuk pertanggungjawaban APBD 2023 dalam bentuk PERDA. Itu yang kita masukkan pasti Rp411 (Miliar),” ucapnya

Dian menjelaskan, perubahan APBD itu fluktuatif. Tidak ada yang bisa menjamin angka perubahannya berapa. Makanya, TAPD menggunakan estimasi dasar

“Karena (APBD) kita kan fluktuatif. Artinya tidak ada satupun diantara kita yang bisa menjamin. Sekarang misalnya kan mau nyusun 2025 nih, kira-kira berapa sih sisa di 2024 nanti untuk bahan kita, kan gak ada yang tahu masih,” tambahnya.

Makanya, TAPD, kata Dian, menggunakan pola estimasi supaya pola estimasi tidak jauh-jauh. TAPD menggunakan asumsi data-data tahun sebelumnya dan tim juga berhitung kira-kira apa potensi 2024 nanti yang mungkin tidak akan terserap itu dipetakan termasuk di Bappeda

“Baru kami mengasumsikan, ya untuk APBD 2025 kita asumsikan segini. Pasti ada dasarnya ada dasar hitungannya juga,” urainya. (hal/ady)