PAMEKASAN, detektifjatim.com – Direktur Indonesian Analisys politic And Policy Consulting (IDEA), Samhari buka suara atas insiden legislator Jontos Petugas Satpol-PP.

Samhari menyampaikan, domain persoalan ini bukan sekadar soal telat masuk upacara, tetapi soal kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap pegawai pemerintah, dalam hal ini PNS.

“Domainnya bukan seperti ini, artinya menengahi suatu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pejabat publik terhadap para pegawai pemerintah yaitu PNS, dalam hal ini PNS-nya adalah Satpol PP,” kata Samhari.

Ia menjelaskan, Satpol PP memiliki dua domain penting, yakni sebagai penegak disiplin dan penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Penegak disiplin dalam urusan tertib PNS. Penegak Perda adalah sebagai penegak peraturan daerah. Apalagi si korban pemukulan ini dalam rangka menjalankan tugas,” jelasnya.

Menurut Syamhari, tindakan memukul merupakan kekerasan verbal dan kekerasan fisik yang memang bukan pada tempatnya.

“Menurutnya, dipukul merupakan kekerasan verbal, kekerasan fisik, yang memang bukan pada tempatnya, itu pidana murni,” tegasnya.

Syamhari membeberkan kronologi yang ia ketahui. Setiap kali upacara, baik di Pendopo maupun di Pemkab, semua pintu ditutup dan akses masuk dihentikan. Yang menjaga pintu adalah Satpol PP.

“Pada saat itu ada salah satu anggota Dewan telat masuknya, namun pintu harus tetap mau dibuka untuknya, namun anggota Satpol PP tersebut tidak membukanya, namun dia dipukul oleh salah satu anggota Dewan,” paparnya.

Ia menegaskan, anggota Satpol PP tersebut sedang menjalankan tugas dan semestinya diberikan apresiasi, bukan malah mendapatkan perlakuan yang tak sepantasnya.

“Anggota Satpol PP tersebut sedang menjalankan tugas dan semestinya diberikan apresiasi, malah mendapatkan perlakuan yang tak sepantasnya, yaitu dipukul oleh salah satu anggota Dewan,” katanya.

Menurut Syamhari, anggota Satpol PP tersebut layak diberikan apresiasi karena berani dan tegas menghentikan mobil Dewan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku saat upacara.

“Anggota Satpol PP tersebut layak diberikan apresiasi, karena dia berani dan tegas menghentikan mobil Dewan tersebut,” tambahnya.

Kendatipun demikian, insiden tersebut berujung damai setelah bertemu di Peringgitan Dalam Pendopo Pamekasan.

Atas pertemuan itu, Samhari menyayangkan sikap pimpinan Pamekasan yang seolah tak mengambil sikap tegas.

Menurut Samhari, harusnya langkah yang diambil bisa diproses, lidik lalu sidik, meskipun jalan restoratif justice damai atas nama bupati juga tidak menjadi masalah.

“Tidak hanya sekedar terjadi pemukulan, setelah itu damai lalu disampaikan miskomunikasi, miskomunikasi apaan, ini harus dilindungi, Satpol-PP harusnya dilindungi karena dia bawahan lansung kepala eksekutif. Tidak ujuk-ujuk berdamai,” tegasnya. (azm/ady).