Disdikbud Pamekasan Diduga Bayar Rp111 Juta Untuk Pengkodisian Kasus

PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Sebuah surat pernyataan pengkodisian bermaterai yang diduga berkaitan dengan persoalan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan beredar luas di media sosial WhatsApp.

Surat pernyataan bermaterai ini, mengatasnamakan seorang pria inisial MD sebagai penerima dan yang menandatangani surat tersebut.

Read Also

4 hour ago

Kasus Pemerkosaan Bergilir Anak di Bangkalan, Kuasa Hukum Korban Kecewa Tuntutan 7 Tahun

38 detektif_jatim

Dalam surat tersebut, MD menerangkan telah menerima uang sebesar Rp111, 500, 000 dari Kabid SMP Disdikbud Pamekasa Ridwan.

Pada surat tersebut dijelaskan, tansaksi diterima pada 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan Pemda timur, Jalan Jokotole, Pamekasan. Dimana, bagian isi surat pernyataan yang menyebut uang itu diberikan untuk ‘Pengkondisian beberapa permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan’.

Di bagian akhir, surat itu ditegaskan ‘Dibuat dengan sebenarnya serta tanpa paksaan dari pihak mana pun’. Surat tersebut juga dilengkapi materai Rp10 ribu dan di tandatangani oleh MD.

Read Also

4 hour ago

Kasus Pemerkosaan Bergilir Anak di Bangkalan, Kuasa Hukum Korban Kecewa Tuntutan 7 Tahun

38 detektif_jatim

Kabid SMP Disdikbud Pamekasan mengatakan, ia belum bisa dimintai keterangan, dengan alasan tidak tahu surat tersebut beserta isinya.

“Saya mau ketemu langsung saja, karna surat dan isinya saya juga tidak tahu,” papar Ridwan Kabid SMP Disdikbud melalui pesan WhatsApp. Selasa (12/05/26).

Sementara itu Kepala Dinas Disdikbud Pamekasan, Basri Yulianto saat dimintai keterangan membantah adanya dugaan transaksi tersebut. Dirinya menegaskan kalau hal itu pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan.

Menurutnya, dirinya juga sudah melakukan klarifikasi kepada bawahannya, dan iya meyakinkan kalau tidak ada transaksi seperti surat yang beredar tersebut.

“Berkaitan dengan yang disebutkan oknum sudah menyebutkan nama, tetapi setelah saya klarifikasi itu tidak benar, Pertama itu tidak ada tanda tangan yang bersangkutan, yang menandatangani itu bukan pihak Disdik. Dan saya sudah klarifikasi kepada beliau dan itu tidak benar,” tukasnya. (udi/ady).