Hindari Laporan Palsu Ribuan Koperasi, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Sistem Keuangan
Pengurus dan pimpinan Dekopinda Sumenep pose bersama bupati usai pengukuhan. SUMENEP, detektifjatim.com– Pemkab Sumenep bakal merombak sistem laporan keungan koperasi menjadi satu sistem yang terpusat di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP). Rencana itu muncul untul menghindari laporan palsu ribuan koperasi di Sumenep.
Pernyataan itu disampaikan langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Menurut Fauzi Pemkab Sumenep memiliki kurang lebih 1.594 koperasi aktif ditambah 334 KDMP. Jumlah yang besar ini tidak mungkin diawasi secara manual dan parsial.
Karena itu, Fauzi menginginkan seluruh koperasi menggunakan aplikasi keuangan yang sama. Dengan sistem yang terstandar, yakni laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami.
“Pemerintah daerah bisa membandingkan satu koperasi dengan koperasi lainnya secara objektif. Kemudian, meminimalisir manipulasi pencatatan” kata Fauzi dalam acara pengukuhan pengrusu dan pimpinan Dewan Kopersi Indonesia Daerah (Dekopinda) Sumenep, Kamis (12/02/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, jangan ada laporan palsu. Kalau memang sakit, harus diobati. Kalau ada masalah, ditangani sesuai diagnosisnya. Dan harus monitoring real-time melalui dashboard pemerintah.
“Kita harus bisa melihat koperasi mana yang sehat, mana yang perlu pendampingan. Perputaran keuangan bisa dimonitor harian bahkan per menit. Deteksi dini terhadap potensi gagal bayar, kredit macet, atau penyalahgunaan dana harus bisa dilakukan sebelum menjadi krisis” pinta Fauzi.
Ponakan ketua Banggar DPR RI itu menegaskan, jika terjadi gagal bayar dan hilangnya kepercayaan anggota, itu bukan hanya masalah koperasi—itu kegagalan pemerintah dalam pengawasan. Jangan sampai masyarakat ragu menjadi anggota koperasi karena dianggap tidak jelas tata kelolanya.
“Dengan sistem digital, audit menjadi lebih cepat dan aman, kerahasiaan tetap terjaga. Koperasi A tidak bisa melihat laporan Koperasi B. Hanya pemerintah yang memiliki akses pengawasan penuh” terangnya.
Namun di sisi lain, kata Fauzi, anggota tetap mendapatkan transparansi yang proporsional agar kepercayaan meningkat dan potensi konflik atau penyimpangan bisa ditekan.
Selanjutnya, standarisasi ini juga akan memudahkan pelatihan. Formatnya sama, sistemnya sama, sehingga kita bisa memberikan pembinaan yang lebih efektif. Dirinya ingin pengurus koperasi yang profesional, cerdas, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjaga kepercayaan anggota.
“Saya berharap Kabupaten Sumenep ini bisa menjadi role model—bukan hanya di tingkat regional, tetapi nasional. Jangan sampai dinas bingung mengambil kebijakan karena data yang tidak valid. Jangan sampai ada koperasi yang RAT-nya lima tahun sekali. Ini tidak boleh terjadi. Sekarang zamannya digital,” ucapnya.
Orang nomor satu di Pemkab Sumenep itu memberikan beberapa contoh, banyak perusahaan besar memonitor operasionalnya hanya dari ponsel. Tambang bisa diawasi jarak jauh, stok barang bisa dihitung real-time. Mengapa koperasi tidak bisa. Maka, tidak ada yang tidak mungkin jika mau berubah.
“Kalau pengurusnya sudah senior, kita dampingi. Kalau perlu regenerasi, kita siapkan kader muda. Ibu-ibu pengurus pun sekarang sudah melek teknologi. Tidak ada alasan untuk tertinggal”
“Semua ini demi kebaikan bersama. Demi koperasi yang sehat. Demi ekonomi daerah yang kuat. Demi kepercayaan masyarakat.
Terima kasih” ujarnya.
Yang harus dipastikan lanjut Fauzi kembali, adalah satu hal koperasi-koperasi yang ada di daerah ini harus tetap hidup dan berkelanjutan. Itu tanggung jawab kita bersama..Dimana Sumenep memiliki kurang lebih 1.594 koperasi.
“Kalau kita sendiri tidak mampu memonitor sebanyak itu, lalu bagaimana kita bisa memastikan semuanya berjalan sehat?. Karena itu sistem harus dibangun. Pengawasan tidak bisa lagi mengandalkan laporan manual atau sekadar kepercayaan. Harus ada kontrol yang terukur dan terintegrasi” pungkas Bupati. (bib/ady)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments