Sempat Viral Warga Protes Penyaluran Bansos Beras, Begini Tanggapan Kades Genteng
BANGKALAN, detektifjatim.com – Penyaluran bantuan pangan berupa beras 20 kilogram di Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan sempat viral di sejumlah platform media sosial.
Dari sejumlah video yang beredar, sejumlah warga memprotes penyaluran bantuan tersebut yang diduga tidak sesuai aturan, sebab Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya menerima sebanyak 20 kilogram atau 2 karung hanya mendapatkan 1 karung beras.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Genteng, H. Hofi memberikan klarifikasi. Dia mengakui, pihaknya telah membuat kebijakan untuk membagi rata bantuan beras tersebut kepada seluruh warganya.
Sebab menurutnya, masih banyak warganya yang membutuhkan bantuan tersebut namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
Sayangnya, meski inisiatif tersebut lahir dari niat baik, ternyata menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Seorang pemuda memprotes kebijakan pemerataan tersebut sehingga menimbulkan kehebohan di media sosial.
“Hari ini penyaluran dilakukan kembali sesuai aturan, dan sudah disertai dengan pernyataan melalui rekaman video dari KPM. Dan kami tegaskan seluruh penerima bantuan pangan beras di Desa Genteng sudah menerima sesuai haknya masing-masing yakni sebanyak 20 kilogram,” ujarnya, Rabu (06-08-2025)
Dia juga memastikan tidak ada hak warga yang dikurangi, dan berkomitmen akan terus memperjuangkan usulan nama-nama warga tidak mampu yang belum terdaftar agar bisa masuk sebagai penerima bantuan pada tahap selanjutnya.
“Prinsip kami tidak ada hak masyarakat yang akan dikurangi. Justru kami ingin memperjuangkan mereka yang belum tersentuh bantuan,” imbuhnya.
Selain itu, Pemerintah Desa Genteng berinisiatif kembali dengan memberikan bantuan secara pribadi kepada warga kurang mampu yang tidak terdaftar dalam data resmi penerima bantuan pangan beras dari pemerintah pusat.
“Kami bagikan bantuan secara pribadi berupa beras 5 kilogram, meski tidak banyak, ini untuk mengobati kekecewaan warga yang tidak masuk dalam data,” katanya.
H. Hofi berharap, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memperbaiki data penerima bantuan. Sehingga penyaluran bantuan untuk warga kurang mampu bisa tepat sasaran.
“Kami berharap data penerima bantuan ini diperbaiki, biar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” ucapnya. (San)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments