Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep Tanggapi Pernyataan Anggota KPMM Terkait Penanaman Mangrove
Pamekasan, detektifjatim.com — Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep memberikan klarifikasi atas pernyataan salah satu anggota Kelompok Pemerhati Mangrove Madura (KPMM) terkait kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan di kawasan Talang Siring, Pamekasan.
Klarifikasi disampaikan oleh Katri Atmudjo (KA), salah satu pejabat batal hadir dalam kegiatan penanaman mangrove tersebut. Menurut Katri, inisiasi kegiatan dimulai dari acara ngopi bersama yang digelar sekitar tiga minggu lalu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komisi B DPRD, Wakil Ketua DPRD, tiga pejabat Wakorwil, KPMM Madura, sejumlah aktivis, serta wartawan. Dalam kesempatan itu, Katri mengaku mengundang Bu Endang selaku ketua KPMM karena sebelumnya yang bersangkutan telah menyampaikan keinginannya untuk mengadakan kegiatan penanaman mangrove.
“Saat ngopi, Bu Endang menyampaikan kepada salah satu anggota dewan: ‘Pak Dewan, teman-teman KPMM mau menanam dalam rangka visual mangrove’,” ungkap Katri.
Anggota dewan yang dimaksud pun merespons dengan terbuka.
“Oh iya Bu, silakan. Sama Pak Matur saja nanti, sampaikan apa saja kebutuhannya dan biaya yang bisa saya bantu,” ujar anggota dewan tersebut.
Setelah pertemuan, Bu Endang melakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari KPMM. Katri menyebut bahwa dari komunikasi lanjutan, pihak dewan juga menyampaikan bahwa insyaallah kegiatan tersebut akan diberikan bentuk upah kepada para pelaksana.
Dua hari setelah pertemuan, Bu Endang kembali menghubungi Katri untuk menanyakan kelanjutan rencana tersebut.
“Pak Katri, gimana kita ini? Menghadap Pak Dewan atau bagaimana tentang perencanaan kita?” tanya Bu Endang kala itu.
Menanggapi hal tersebut, Katri menegaskan bahwa sebelum menghadap pihak dewan, semua rencana harus sudah dirancang secara rinci.
“Begini Bu, ketika kita mau menghadap Pak Dewan, kita harus bisa menyusun RAB-nya, kebutuhannya apa, siapa saja yang diundang, lokasinya di mana. Perencanaan itu harus sudah jelas. Kalau sudah, baru kita ngomong sama Pak Dewan,” jelas Katri.
Menurutnya, lokasi awal yang sempat diusulkan adalah Desa Tanjung. Dua orang dari KPMM bahkan telah melakukan survei ke lokasi tersebut, dan RAB yang disusun sebesar Rp 2,5 juta.
Namun, setelah melakukan konfirmasi ulang ke Bu Endang, Katri mendapat informasi bahwa lokasi di Desa Tanjung memiliki kondisi tanah yang tandus.
“Untuk lokasi tanahnya di Desa Tanjung itu tandus,” kata Bu Endang, seperti ditirukan Katri.
Katri mengaku masih merasa ragu karena belum meninjau langsung lokasi yang diusulkan. Ia juga menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama sebelum mengundang pihak dewan secara resmi.
“Saya belum tahu dan belum turlap (turun ke lapangan) terkait hal tersebut. Masalah ini sudah selesai,” tutup Katri.
Katri berharap klarifikasi ini dapat memperjelas duduk perkara dan menghindari kesalahpahaman antar pihak. Ia juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung kegiatan pelestarian lingkungan selama dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang matang.
Untuk diketahui, Aksi mulia Komunitas Peduli Mangrove Madura (KPMM) dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia ternoda oleh kekecewaan yang tidak terduga. Penanaman 1.000 pohon mangrove yang digelar di Talang Siring Pamekasan, justru mendapat respons negatif dari salah satu pejabat Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Sumenep.
Anggota KPMM Idrus Syamsi menjelaskan, pemicunya sepele, dorkas berlogo CDK tidak ditempatkan sesuai permintaan. Idrus mengaku, CDK Sumenep memang menyumbang bibit dalam aksi tersebut.
“Saking sibuknya teman-teman relawan, dorkas berlogo CDK tetap kami tempatkan di tengah lokasi. Tapi karena tidak terlihat di spot foto utama, mereka merasa tidak dihargai,” ungkap Idrus salah satu relawan KPMM.
Idrus menyayangkan respons CDK yang lebih menyoroti soal pencitraan ketimbang substansi gerakan penyelamatan lingkungan. Mereka menegaskan, aksi yang dilakukan bukan untuk mencari popularitas, melainkan sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian pesisir.
“Kami ini tidak digaji. Kami bergerak karena peduli lingkungan. Tapi sangat disayangkan, justru kami dipandang sebelah mata oleh institusi yang seharusnya mendukung,” tambahnya.
Kekecewaan Idrus makin dalam ketika pejabat CDK Sumenep berinisial KA itu yang seharusnya hadir, justru mengutus perwakilan lain tanpa pemberitahuan yang jelas. Hal itu semakin mengesankan bahwa kegiatan relawan hanya dianggap formalitas, bukan aksi serius yang perlu diapresiasi.
“Kami bahkan sempat sakit hati. Apa yang kami lakukan ini nyata, bukan seremonial. Masyarakat sekitar juga tahu bagaimana kami bekerja untuk mangrove, tapi justru dari pihak berwenang kami tidak dihargai,” tambah Sekretaris KPMM Bangkalan itu.(*/c1/azm/ady)
Related posts
Galeri Pos
Pos Terbaru
No Comments