Jalan Penghubung desa Rusak Parah, Kegagalan Sistemik dan Ketidakpedulian Pemerintah
SUMENEP, detektifjatim.com– Kecelakaan yang hampir merenggut nyawa di jembatan Se Tambhek, Kangean, bukan sekadar insiden tunggal. Ini adalah manifestasi nyata dari kegagalan sistemik pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur, khususnya jalan poros yang menghubungkan 3 desa di kecamatan Kangayan (Desa Batu Putih, Tembayangan, dan Cangkaramaan). Truk yang nyaris jatuh ke jurang akibat jalan rusak parah mengungkap ketidakpedulian yang mengerikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga. Sumenep (27/7).
Lebih dari sekadar kelalaian, Aktivis Reng polo Rida Halil mengatakan permasalahan ini menunjukkan ketidakpatuhan PUTR terhadap SK Bupati. SK Bupati dengan jelas mengategorikan jalan poros tersebut sebagai jalan daerah, yang seharusnya menjadi prioritas perbaikan. Namun, PUTR justru berdalih jalan tersebut bukan jalan daerah, dan meminta pengajuan permohonan perubahan status dari kepala desa dan kecamatan. Ini adalah alasan yang tidak dapat diterima. Ketidakjelasan dan birokrasi berbelit yang sengaja diciptakan ini hanya menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakmauan PUTR untuk bertanggung jawab. Mereka mengabaikan kewajiban mereka, mengorbankan keselamatan warga demi alasan administratif yang picik.
Rida Halil juga menyoroti sikap Kepala Dinas PUTR, Bapak Erik, yang juga tengah di kabarkan berkontestasi untuk menjadi Sekda, semakin memperparah situasi. Ketidakmampuannya dalam mengelola data dan memastikan jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya terawat dengan baik, mempertanyakan kapasitas kepemimpinannya. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal mengelola data infrastruktur dasar, dapat dipercaya untuk memimpin pemerintahan yang lebih kompleks? Ambisi pribadi yang mengalahkan tanggung jawab publik adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.
Kejadian ini bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga masalah integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Transparansi mutlak diperlukan. Pemerintah harus menjelaskan mengapa SK Bupati diabaikan, mengapa perbaikan jalan tertunda, dan apa sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian ini. Bapak Erik harus bertanggung jawab atas kegagalannya dan masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut. Kejadian ini harus menjadi momentum perubahan, supaya tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang. Kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Kangean tidak boleh lagi dikorbankan demi kepentingan birokrasi yang berbelit dan ambisi pribadi. (*)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments