Aktivis Demo DPRD Pamekasan, Teriak Dugaan Jual Beli Program Pokir Rp25 Juta
Foto: Demo Forkot di Depan Kantor DPRD Pamekasan (dok/Detektifjatim). PAMEKASAN, Detektifjatim.com – Puluhan aktivis dari Forum Kota (Forkot) demo ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Kamis (5/2/2026).
Demo ini menyoroti dugaan jual beli program pokok-pokok pikiran (pokir) sejumlah oknum wakil rakyat di bumi Gerbang Salam.
Saat demo berlangsung, aktivis Forkot ditemui langsung oleh sejumlah anggota DPRD Pamekasan. Diantaranya, politisi PKB Moh. Faridi dan politisi Partai Golkar Rize Ikhwan Muttaqin.
Ketua Forkot, Syamsul Arifin saat berorasi menyampaikan, ada oknum anggota DPRD yang aktif terlibat langsung soal pekerjaan pembangunan yang bersumber dari pokir DPRD.
Modusnya, oknum wakil rakyat bertransaksi dengan kontraktor pelaksana pokir DPRD sebagai pelaksana pekerjaan. Sehingga direkomendasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditunjuk.
“Motifnya, mereka bekerjasama dengan kontraktor untuk direkomendasikan ke dinas. Merekapun melarang proyek dikerjakan kontraktor lain di luar rekomendasinya,” paparnya.
Syamsul Arifin mengatakan, pada transaksi kerjasama dengan kontraktor, oknum anggota DPRD mendapatkan keuntungan Rp 25 juta pada setiap pokir dengan anggaran Rp 100 juta.
Selain itu, dia juga menyampaikan ada sebanyak Rp170 miliar dana pokir yang dikelola anggota DPRD. Diduga, anggaran itu dibagi ke sejumlah wakil rakyat se-Kabupaten Pamekasan.
“Kami sudah mendapatkan jawaban hari ini dari wakil rakyat. Bahwa tidak boleh mereka ikut campur soal pelaksanaan proyek setelah selesai mengusulkan pembangunan dari reses,” katanya.
Syamsul Arifin mengatakan, setelah DPRD melakukan reses dan mengusulkan pembangunan yang disampaikan masyarakat. Seharusnya, anggota DPRD tidak lagi ikut campur siapa yang akan menjadi pelaksana, apalagi menjualnya seharga Rp25 juta.
Namun, lanjut Syamsul, fakta yang terjadi, anggota DPRD tetap melarang siapapun kontraktor di luar rekomendasinya yang menjadi pelaksana.
“Sementinya di pasrahkan ke Pemerintah Daerah. Hasil temuan kami dengan hasil demostrasi hari ini akan kami kaji. Kami akan gelar aksi lagi dan melaporkan kasus ini ke KPK,” terangnya.
Sementara Perwakilan DPRD Pamekasan, Moh. Faridi meminta aktivis mengkroscek lagi sumber informasi tentang pokir. Namun, jika ada temuan dan dinilai ada pelanggaran, pihaknya meminta aktivis untuk melaporkan ke penegak hukum.
“Informasi yang disampaikan tidak benar. Kalau ada temuan soal pokir dan besaran anggaran pokir anggota DPRD. Silahkan dilaporkan,” tegasnya.
Menurutnya, tahun 2025 setiap anggota DPRD di Pamekasan hanya mendapatkan anggaran Rp 1 miliar untuk program pokir. Sehingga diakui tidak benar jika anggota DPRD disebut mengelola dana pokir sebesar Rp 170 miliar.
Disaat yang sama, Rize Ikhwan menuturkan, tidak boleh anggota dewan mengurus pekerjaan pokir.
“Tidak boleh anggota dewan mengurus pekerjaan pokir. Kalau ada temuan dari aktivis mari kita berdiskusi kedepan. Sehingga pembangunan di Pamekasan semakin baik,” tuturnya. (azm/ady).
Related posts
Pos Terbaru
No Comments