DPRD Sampang Endus Dugaan Sekolah “Hantu” di Batuporo Timur, Mahfud: Jika Terbukti, Tutup!
SAMPANG, detektifjatim.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang bereaksi keras terkait temuan adanya Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang diduga tidak menjalankan aktivitas belajar mengajar sebagaimana mestinya. Sekolah tersebut adalah SDN Batuporo Timur 1, yang dilaporkan hanya aktif pada waktu sore hari atau menjelang Magrib.
Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya fasilitas negara yang tidak dioptimalkan namun tetap menyerap anggaran. Ia menegaskan akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang untuk meminta klarifikasi menyeluruh terkait temuan ini.
“Pertama kita akan melakukan klarifikasi dengan Disdik, insyaallah hari Senin kita panggil. Kita juga akan cek lapangan karena informasinya sekolah ini hanya aktif sore atau Magrib saja. Negara tidak bisa membiarkan ini,” tegas Mahfud saat dikonfirmasi media.
Kejanggalan semakin kuat setelah diketahui bahwa dalam data Dapodik, SDN Batuporo Timur 1 tercatat memiliki sekitar 33 siswa. Mahfud menilai, jika dirata-rata hanya ada 5 hingga 6 siswa per kelas, maka operasional sekolah tersebut sangat tidak efektif.
Persoalan ini juga merembet pada dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mahfud menginstruksikan agar dilakukan audit terhadap laporan BOS sekolah tersebut selama beberapa tahun terakhir untuk memastikan tidak ada kerugian negara.
“Kita akan cek laporan BOS-nya ke mana saja. Jika ditemukan indikasi penyelewengan anggaran. Inspektorat harus turun tangan menindak siapa pun yang tidak profesional,” tambahnya.
Selain aktivitas belajar mengajar, Mahfud juga menyoroti masalah administrasi yang carut-marut, termasuk adanya informasi mengenai SK Kepala Sekolah yang telah kedaluwarsa (expired). Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang untuk melakukan reaktivasi pengawas sekolah dan memperbaiki sistem manajemen SDM pendidikan.
“Pengawas harus diaktifkan kembali. Pemerintah daerah jangan hanya menumpuk beban pada Kepala Dinas dan Kabid saja. Harus ada sistem notifikasi digital agar satu bulan sebelum pensiun atau SK habis sudah ada peringatan,” saran Mahfud.
Jika hasil klarifikasi nantinya membuktikan sekolah tersebut memang tidak aktif secara formal, Komisi IV merekomendasikan agar SDN Batuporo Timur 1 ditutup secara permanen. Siswa dan guru yang ada nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat yang lebih produktif.
“Kalau sekolahnya tidak ada, ya harus tutup. Tidak ada jalan lain. Dedikasi kepala sekolah dan pengawasan dinas harus dievaluasi total agar kualitas pendidikan di Sampang tidak semakin amburadul,” pungkasnya. (van/ady)
Related posts
Pos Terbaru
No Comments